Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemkab Gowa Percepat Pelaksanaan APBD
loading...
A
A
A
Ia menyebutkan bahwa, APBN dan APBD menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga APBN dan APBD tahun 2020 difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang diprioritaskan untuk sektor kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.
"Dengan dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal 1-2021 sejak dini," kata Muhammad Hudori.
Ia melanjutkan, tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,5% sebagaimana proyeksi Kementerian Keuangan .
Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD dan melakukan percepatan kemudahan investasi.
"Pemerintah daerah juga harus mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif (fiskal dan non fiskal) dan/atau kemudahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Turut mendampingi Sekda Gowa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa, Indra Setiawan Abbas dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, Abd Karim Dania.
"Dengan dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal 1-2021 sejak dini," kata Muhammad Hudori.
Ia melanjutkan, tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,5% sebagaimana proyeksi Kementerian Keuangan .
Ia berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD dan melakukan percepatan kemudahan investasi.
"Pemerintah daerah juga harus mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif (fiskal dan non fiskal) dan/atau kemudahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Turut mendampingi Sekda Gowa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gowa, Indra Setiawan Abbas dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, Abd Karim Dania.
(luq)
Explore More