PTUN Menangkan Gugatan 32 Warga Tangerang Terkait Pembatalan Setifikat HGB
Kamis, 14 Mei 2020 - 20:12 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut, BPN/Kantor Pertanahan sebagai instansi pemerintah yang mengurusi mengenai pertanahan tidak akan mungkin meloloskan dan menerbitkan sertifikat-sertifikat Warga diatas tanah Hak Pengelolaan.
"Dan yang harus menjadi pertanyaan besar kita bersama adalah kenapa penyelidikan baru dilakukan oleh BPN/Kantor Pertanahan pada akhir tahun 2017, sementara Warga telah memiliki sertifikat atas ruko/tanah sejak tahun 1995?, disinilah bukti adanya permainan kotor tersebut," tutupnya
Diketahui, pada November 2019 Pemkot Tangerang melakukan pengamanan aset di Permata Cimone, Karawaci, Kota Tangerang. Sebanyak 25 ruko dieksekusi atau dikosongkan oleh para petugas Satpol PP.
Eksekusi pengosongan lahan berdasarkan hasil keputusan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten bahwa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) ruko-ruko itu telah habis masa berlakunya. Sebab pengelolaan lahan sudah beralih ke Pemkot Tangerang setelah 25 tahun dikelola Pemkab Tangerang.
"Dan yang harus menjadi pertanyaan besar kita bersama adalah kenapa penyelidikan baru dilakukan oleh BPN/Kantor Pertanahan pada akhir tahun 2017, sementara Warga telah memiliki sertifikat atas ruko/tanah sejak tahun 1995?, disinilah bukti adanya permainan kotor tersebut," tutupnya
Diketahui, pada November 2019 Pemkot Tangerang melakukan pengamanan aset di Permata Cimone, Karawaci, Kota Tangerang. Sebanyak 25 ruko dieksekusi atau dikosongkan oleh para petugas Satpol PP.
Eksekusi pengosongan lahan berdasarkan hasil keputusan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten bahwa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) ruko-ruko itu telah habis masa berlakunya. Sebab pengelolaan lahan sudah beralih ke Pemkot Tangerang setelah 25 tahun dikelola Pemkab Tangerang.
(nag)
Lihat Juga :
