Warga Blitar Cemaskan Efek Samping Vaksin COVID-19

BLITAR - Kehadiran vaksin COVID-19 di Provinsi Jawa Timur yang saat ini tinggal menunggu pendistribusian ke daerah, ternyata tidak sepenuhnya disambut gembira warga masyarakat. Di Kabupaten Blitar misalnya, sejumlah warga masih mengkhawatirkan kemungkinan adanya efek samping paska vaksinasi COVID-19.

"Takutnya setelah divaksin malah jatuh sakit," tutur Abdul (47) warga Kecamatan Srengat kepada Sindonews Selasa (5/1/2020). Melihat usianya, Abdul termasuk warga dengan kelompok usia yang diwajibkan vaksinasi. Pemerintah memberlakukan vaksinasi COVID-19 kepada warga yang berusia 18-59 tahun. (Bac juga: Tenaga Kesehatan Jawa-Bali Sasaran Pertama Vaksinasi)

Untuk Kabupaten Blitar totalnya mencapai 668.364 jiwa. Kemudian juga tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 4.644 nakes, TNI (AD, AL dan AU) 656 personil, Polri 721 personil, Satpol PP 70 personil, petugas terminal 15 orang, petugas stasiun 84 orang, petugas damkar 25 orang, PLN 80 orang dan PDAM 120 orang.

Abdul mengatakan, bukan dirinya saja yang memendam rasa cemas itu. Tidak sedikit warga, yakni baik tinggal di desa maupun kota yang berfikiran sama dengannya. Reaksi mereka beragam. Ada yang terang terangan menyatakan takut. Di pikiran mereka, setelah divaksin jangan jangan malah berakibat fatal.

"Sebab ini obat baru yang sejauh mana efek sampingnya masyarakat awam tidak tahu," terang Abdul. Ada juga warga yang mengaku bersedia divaksin karena terpaksa. Mereka lebih takut ancaman sanksi dari pemerintah. Mereka ini biasanya golongan aparatur sipil negara. Kemudian ada juga warga yang berniat akan menolak vaksinasi.

Selain takut mereka juga belum percaya vaksin akan membuat rasa aman. "Coba dicek saja ke masyarakat. Berapa orang yang menyatakan bersedia dan berapa yang sampai saat ini masih merasa takut," tambah Abdul. Hal senada disampaikan Nur Hidayah warga Kecamatan Kademangan. Nur Hidayah berusia 30 tahun dan termasuk warga yang tersasar vaksinasi.

Ia mengaku masih bingung, apakah perlu ikut vaksinasi gratis tersebut atau tidak. Jika tidak ikut, Nur Hidayah khawatir terpapar virus COVID-19. Namun kalau menyediakan diri divaksin, ia juga mengkhawatirkan efek samping. "Rasanya dilematis," ujar Nur Hidayah. Dalam situasi yang serba membingungkan ini, kata Nur Hidayah pemerintah harusnya meningkatkan sosialisasi ke masyarakat.

Bukan hanya kampanye tentang protokol kesehatan. Tetapi juga sosialisasi ke masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 dipastikan aman bagi kesehatan. "Biar warga masyarakat juga tidak ragu dalam menjalankan vaksinasi," tambah Nur Hidayah. Hal berbeda disampaikan Atmaja (47), warga Kecamatan Wonodadi. Ia menyatakan siap mengikuti program vaksinasi massal COVID-19.

Atmaja percaya, vaksin yang dipakai pemerintah sudah melalui uji klinis yang aman bagi kesehatan. "Tentunya negara tidak akan mencelakai rakyatnya. Lagipula kita semua tidak bisa terus menerus dalam situasi pandemi COVID-19," tegas Atmaja. Sementara Juru Bicara Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar Krisna Yekti mengatakan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan vaksin COVID-19.

Sebab vaksin yang akan disuntikkan massal tersebut telah melalui uji klinis para ahli kesehatan. "Tidak perlu merasa khawatir. Vaksin sudah melalui uji para ahli," ujar Krisna Yekti. Dalam pelaksanaan vaksinasi nanti, satgas juga akan lebih dulu memprioritaskan tenaga kesehatan, TNI/Polri dan petugas pelayanan umum. Pada tahap pertama nanti, kata Krisna Yekti, Kabupaten Blitar akan mendapat 4.268 vaksin. (Bac juga: Cerita Polisi Kawal Kedatangan Vaksin Sinovac dari Soetta hingga Biofarma)

Vaksin pertama tersebut lebih dulu untuk tenaga kesehatan yang berjumlah 4.644 orang. "Habis nakes TNI, Polri, orang orang yang melayani masyarakat dan baru masyarakat umum," kata Krisna Yekti. Dalam pelaksanaan vaksinasi massal tersebut, Pemkab Blitar telah menyiapkan 32 fasilitas kesehatan. Faskes tersebut diantaranya rumah sakit negeri dan swasta, puskesmas serta klinik kesehatan yang dinilai memadai.

Dari hasil vidcon (video confrence) dengan kemendagri hari ini, vaksinasi massal di tingkat Kabupaten baru akan dilaksanakan setelah Presiden Joko Widodo melakukan vaksinasi pada 13 Januari mendatang. "Kalau tadi menurut vidcon kemendagri, itu kan simbolis pertama tanggal 13 (Januari) Pak Presiden (Joko Widodo), harapan beliau tanggal 14 di tingkat provinsi dan 15 baru di tingkat kabupaten," kata Krisna Yekti.