34 Daerah di Jawa Timur Raih Predikat Peduli HAM, Empat Lainnya?

SURABAYA - Sebanyak 259 kabupaten/ota, atau sekitar 50,4% dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten dan kota di Indonesia, meraih penghargaan kategori Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kemenkumham.

Dari jumlah tersebut, 34 kabupaten/kota dari 38 wilayah di Jatim tahun ini berhasil memperoleh predikat Peduli HAM. Kemudian masih ada tiga Kabupaten/Kota yang memperoleh penghargaan Cukup Peduli HAM dan satu Kabupaten Belum Peduli HAM.

Tiga kabupaten di Jatim yang meraih predikat Cukup Peduli HAM adalah Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Sedangkan yang Belum Peduli HAM adalah Kabupaten Probolinggo.

(Baca juga: Pasutri Tewas Telanjang di Kamar Mandi Gemparkan Pacitan, Diduga Keracunan Gas )

"Kami berharap agar 34 wilayah yang sudah peduli HAM menjadi mobilisator untuk melakukan penetrasi bagi empat lainnya yang masih kategori cukup peduli HAM dan kurang peduli HAM," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai peringatan Hari HAM Internasional di Kanwil Kemenkumham Jatim, Jalan Kayoon, Surabaya, Senin (14/12/2020).

Orang nomor satu di Jatim itupun mengimbau agar terus saling mendorong. Bagi yang sudah peduli HAM akan ditingkatkan dan yang masih cukup dan kurang peduli didorong supaya masuk kategori peduli HAM.

Menurutnya, ini menjadi penting untuk perlindungan terhadap seluruh masyarakat di Jatim. "Kita akan coba maksimalkan tentu dengan sinergitas seluruh instansi terutama instansi-instansi vertikal," tandas Khofifah.

(Baca juga: Hanya Menangkan Satu Kader, PKB Dinilai Gagal Orbitkan Kader Potensialnya )

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono mengatakan, pihaknya telah meluncurkan program penilaian pelayanan publik yang berbasis HAM (P2HAM). Sampai saat ini program masih terbatas di lingkungan internal, yakni di Unit-unit Pelaksana Teknis Pelayanan jajaran.

Yakni Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), dan Balai Harta Peninggalan (BHP). "Tujuan dari program P2HAM, adalah agar standar HAM dikedepankan dalam pemenuhan kebutuhan layanan warga masyarakat," katanya