DPRD Makassar Minta Pemkot Galakkan Program Padat Karya

Melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Program Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) per November 2020 lalu, Komisi C DPRD Kota Makassar juga telah meminta Dinas Pekerjaan Umun (PU) untuk memastikan agenda ini berjalan optimal di tahun 2021. Mesakh memastikan akan mengawal pelaksanan pogram tersebut.

"Tahun 2021, paling tidak monev pertama kita akan mempertanyakan kepada pihak PU untuk progresnya," pungkasnya.



Sementara anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Abdul Azis Namu mengeluhkan, minimnya program fisik utamanya di tingkat kelurahan. Hal ini membuat dana kelurahan justru minim realisasi tahun ini.

"Jadi kita akan pastikan ini (anggaran fisik) digunakan dengan baik, seluruh masalah harus sudah selesai, termasuk persoalan di tingkat kelurahan dengan penambahan ASN ini," tukas Azis.