SPAK Indonesia Ajak Perempuan Tolak Politik Uang

MAKASSAR - Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia mengajak seluruh perempuan berpartisipasi dalam konstestasi politik di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020 .

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU) , terdapat 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen dari total 100.359.152 pemilih yang terdaftar di daerah penyelengara pilkada .



Anggota SPAK Indonesia, Ema Husain mengatakan, data tersebut jadi bukti suara perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan, yang ditentukan pada 9 Desembar 2020.

"Ini adalah sebuah kenyataan suara perempuan berharga dan jadi pintu terbangunnya pemerintahan demokratis dan berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan , anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal," kata Ema dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Selasa (8/12/2020).

SPAK Indonesia, kata Ema menyerukan perempuan , jangan takut membuat pilihan yang benar untuk memajukan 270 daerah pelaksana pilkada serentak . Serta memastika keberagaman tetap jadi sebuah kekayaan dan identitas bangsa.

Sekaligus membuka peluang dan kebebasan perempuan , anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal dan lain-lain di daerah, untuk berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor.

"Yang akan mengantarkan suara perempuan di 270 daerah ini menjadi bagian penting dari setiap kebijakan nasional," ucap Ema.



Menurut dia, perempuan tak boleh berpikir pesimis dan menganggap suaranya tak berarti. Karena setiap suara perempuan berharga. Ema menekankan agar suara perempuan tidak ditukar dengan apapun.

"Waspada! Jual beli suara (politik uang) bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita masuk bilik suara. Politik uang bisa menjerumuskan perempuan dalam kesengsaraan jangka panjang," tegasnya.

Praktik politik uang ujar Ema, menjadikan politik berbiaya tinggi menghasilkan pemimpin daerah yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya. "Mereka tidak akan memikirkan kepentingan rakyat," ungkapnya.

Ema menambahkan, mereka yang terpilih karena politik uang , biasanya orang yang tidak memiliki kompetensi, kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

"Uang negara kelak dikelolanya, berpotensi dikorupsi/digunakan untuk kepentingan pemodal atau kepentingan pribadi/keluarga untuk mengganti uang yang telah digunakan membiayai pemenangannya," ujarnya.



"Perilaku masa lalu biasanya akan berulang di masa depan. Oleh karenanya pelajari dengan teliti calon pimpinan daerahmu," tegas Ema.

Dia berharap pemilih tentukan pilihan pada mereka yang jelas rekam jejaknya, jelas visi, misi dan program kerjanya serta terus membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.