Jelang Pencoblosan, Bawaslu Pekalongan Keliling Pasar Cegah Politik Uang

Minggu, 06 Desember 2020 - 14:39 WIB
loading...
Jelang Pencoblosan,...
Petugas Bawaslu Pekalongan saar menyosialisasikan tentang pilkada dan bahaya politik uang yang harus dihindari. Foto: SINDOnews/Suryono Sukarno
A A A
PEKALONGAN - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Pekalongan mulai menggencarkan patroli pengawasan demi mencegah terjadinya pelanggaran politik uang , terutama memasuki masa tenang menjelang pencoblosan.

Pencegahan itu dikemas dalam patroli sambil melakukan sosialisasi pencegahan praktik politik uang di beberapa titik keramaian seperti, Pasar Karanganyar, Pasar Wonopringgo, Pasar Kedungwuni, dan Pasar Bojong, Minggu (6/12). (Baca Juga: Pemilih Sudah Punya Calon Kuat, Politik Uang Tak Akan Berpengaruh)

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno mengatakan, memasuki masa tenang ini rawan sekali terjadi pelanggaran terutama pelanggaran politik uang. “Patroli pengawasan merupakan upaya yang kita lakukan untuk mencegah pelanggaran yang terjadi di masa tenang, terutama berkaitan dengan praktik politik uang,” ungkapnya di sela patroli pasar, Minggu (6/12/2020).

Masa tenang lanjutnya, merupakan masa dimana potensi pelanggaran yang terjadi cukup besar, bukan hanya pelanggaran praktik politik uang, melainkan potensi pelanggaran kampanye diluar jadwal juga mungkin terjadi. (Baca Juga: 2.163 Pengawas TPS Pekalongan Siap Awasi Proses Pemilihan Bupati)

“Masa tenang sebenarnya adalah masa yang tidak tenang, baik bagi paslon maupun kami sebagai pengawas pemilu, bagi paslon karena ini adalah masa-masa krusial dimana hari pemilihan semakin dekat, sementara mereka sudah tidak bisa berkampanye, sedangkan bagi pengawas pemilu potensi pelanggaran cukup besar yaitu potensi masih adanya kampanye di luar jadwal dan potensi terjadinya money politic karena hari pemungutan suara semakin dekat,” bebernya.

Pihaknya menuturkan, Patroli pengawasan akan dilakukan di masa tenang mulai hari Minggu tanggal 6 Desember sampai dengan Selasa tanggal 8 Desember 2020, yang dilaksanakan oleh semua jajaran Bawaslu, baik dari tingkat kabupaten hingga Pengawas TPS. (Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, Politik Uang dan Keberpihakan ASN Masih Menjadi Masalah)

“Harapan kami dengan adanya Patroli Pengawasan ini dapat meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang terjadi, baik di masa tenang maupun pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember nanti,” pungkasnya.
(nic)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Anggota DPRD DKI Jakarta...
Anggota DPRD DKI Jakarta Syafi Djohan Ingatkan Pentingnya Pencegahan Narkotika
Kantor Bawaslu Bengkulu...
Kantor Bawaslu Bengkulu Selatan Kembali Didemo, Massa Bawa Keranda Mayat
Massa Kembali Geruduk...
Massa Kembali Geruduk Kantor Bawaslu Bengkulu Selatan
KPU dan Bawaslu Kembalikan...
KPU dan Bawaslu Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Jatim 2024 Sebesar Rp162,902 Miliar
Terjerat Kasus Narkoba,...
Terjerat Kasus Narkoba, Ketua Bawaslu Bandung Barat Dinonaktifkan
PSU Pilkada Bengkulu...
PSU Pilkada Bengkulu Selatan, Massa Pendukung 02 Geruduk Bawaslu
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
PKB: Jangan Justru saat...
PKB: Jangan Justru saat Terjadi Politik Uang, Bawaslunya Malah Hilang
Bawaslu Usul Blacklist...
Bawaslu Usul Blacklist Pelaku Money Politics dalam Pemilu, Golkar: Bisa Jadi Alternatif Penegakan Hukum
Rekomendasi
Antam Tebar Dividen...
Antam Tebar Dividen Jumbo Rp5,04 Triliun, 70% dari Laba Bersih di 2025
Dorong Literasi Finansial...
Dorong Literasi Finansial dan AI, IPOT Jawab Tantangan Makro Gen Z
PTPN III Gandeng KPK...
PTPN III Gandeng KPK Bangun Integritas dan Cegah Korupsi
Berita Terkini
BMKG Ungkap Daftar Wilayah...
BMKG Ungkap Daftar Wilayah yang Bakal Alami Kemarau Panjang
Pemprov Papua Selatan:...
Pemprov Papua Selatan: PSN Wanam Buka Lapangan Pekerjaan dan Tingkatkan Kesejahteraan
Terima Suap Rp15 Juta...
Terima Suap Rp15 Juta dan Urus Perkara, Hakim PN Cilacap Dipecat
Enam Tahun Penerjemahan,...
Enam Tahun Penerjemahan, Alkitab Bahasa Sunda Kini Hadir dalam Format Cetak dan Digital
DPRD Kota Tangerang...
DPRD Kota Tangerang Matangkan Raperda Penyelenggaraan Transportasi
SDH Depok Komitmen Bangun...
SDH Depok Komitmen Bangun Pendidikan Karakter hingga Pengembangan Kepemimpinan
Infografis
Kaleidoskop 2025: 6...
Kaleidoskop 2025: 6 Peristiwa Politik Nasional yang Menggemparkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved