Plt Bupati Lombok Utara Silaturahmi dengan Pimpinan Media
loading...
A
A
A
Untuk kemiskinan sendiri, lanjutnya, meskipun masih sebagai daerah termiskin di NTB. Namun jumlah dari prosentasenya sedikit, jika dibandingkan dengan daerah lain di NTB.
"Sangat sedikit, misalkan saja angka pengngguran kita tidak linier dengan angka kemiskinan," imbuhnya.
Dijelaskan pula terkait tata kelola pemerintahan di KLU sejak pemerintahan, dirinya dengan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Namun begitu, pihaknya mengaku tentu masih ada yang harus dibenahi, diantaranya terkait SDM. Kondisi itu menjadi kendala, menyetarakan KLU, berupaya agar bisa sama dengan kabupaten lain di NTB.
Demikian pula terkait dengan program yang bersifat teknis operasional sudah banyak dilakukan oleh Pemda KLU.
"Alhamdulillah hasilnya baik, walaupun kabupaten termuda di NTB, sistem keuangan daerah Pemda KLU mendapatkan predikat WTP enam kali dari BPK RI hingga tahun 2019.
Lebih lanjut dipaparkannya, kondisi KLU pascagempa 2018 memang mengalami penurunan dalam sejumlah aspek. Dimisalkannya, kondisi ekonomi mengalami penurunan tetapi tidak dratis. Berbicara gempa, ungkapnya, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan Rumah Tahan Gempa. Selain itu, masalah pandemi sejak beberapa hari kemarin (24/11), KLU Zero Covid-19.
"Saya bangga sama teman-teman satgas setiap hari melakukan tugas, menjaga penyebaran pandemi ini. Dikeluarkannya perda oleh gubernur, kami tindaklanjuti dengan perbup. Alhamdulillah angkanya bisa tertekan dari 130 yang positif ada 125 orang yang sembuh dan 5 orang lainnya meninggal. Semoga dengan Zero Covid di KLU ini, sektor pariwisata bisa pulih kembali," tutupnya.
Sementara itu Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, menyampaikan pada aspek anggaran, setelah dua musibah gempa bumi dan pandemi, kondisi KLU sampai saat ini berdampak bagi keuangan daerah yang belum stabil.
Dari sisi pendapatan daerah, sebutnya,, tidak tercapai target-target terkait dengan pendapatan daerah, tentu berdampak pada pelaksanaan program kegiatan pada semua sektor. Akibat kondisi itu, jelasnya, Pemda KLU betul-betul mesti jeli membuat skala prioritas sehingga anggaran yang ada bisa mencukupi.
"Penurunan pendapatan daerah, saat ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa sektor yang harus dipenuhi untuk tahun depan yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur terutama terkait BPBD untuk mengantisipasi musibah-musibah bencana alam, selain untuk mengantisipasi terjadinya penambahan kasus Covid 19," urainya.
"Sangat sedikit, misalkan saja angka pengngguran kita tidak linier dengan angka kemiskinan," imbuhnya.
Dijelaskan pula terkait tata kelola pemerintahan di KLU sejak pemerintahan, dirinya dengan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Namun begitu, pihaknya mengaku tentu masih ada yang harus dibenahi, diantaranya terkait SDM. Kondisi itu menjadi kendala, menyetarakan KLU, berupaya agar bisa sama dengan kabupaten lain di NTB.
Demikian pula terkait dengan program yang bersifat teknis operasional sudah banyak dilakukan oleh Pemda KLU.
"Alhamdulillah hasilnya baik, walaupun kabupaten termuda di NTB, sistem keuangan daerah Pemda KLU mendapatkan predikat WTP enam kali dari BPK RI hingga tahun 2019.
Lebih lanjut dipaparkannya, kondisi KLU pascagempa 2018 memang mengalami penurunan dalam sejumlah aspek. Dimisalkannya, kondisi ekonomi mengalami penurunan tetapi tidak dratis. Berbicara gempa, ungkapnya, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan Rumah Tahan Gempa. Selain itu, masalah pandemi sejak beberapa hari kemarin (24/11), KLU Zero Covid-19.
"Saya bangga sama teman-teman satgas setiap hari melakukan tugas, menjaga penyebaran pandemi ini. Dikeluarkannya perda oleh gubernur, kami tindaklanjuti dengan perbup. Alhamdulillah angkanya bisa tertekan dari 130 yang positif ada 125 orang yang sembuh dan 5 orang lainnya meninggal. Semoga dengan Zero Covid di KLU ini, sektor pariwisata bisa pulih kembali," tutupnya.
Sementara itu Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, menyampaikan pada aspek anggaran, setelah dua musibah gempa bumi dan pandemi, kondisi KLU sampai saat ini berdampak bagi keuangan daerah yang belum stabil.
Dari sisi pendapatan daerah, sebutnya,, tidak tercapai target-target terkait dengan pendapatan daerah, tentu berdampak pada pelaksanaan program kegiatan pada semua sektor. Akibat kondisi itu, jelasnya, Pemda KLU betul-betul mesti jeli membuat skala prioritas sehingga anggaran yang ada bisa mencukupi.
"Penurunan pendapatan daerah, saat ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa sektor yang harus dipenuhi untuk tahun depan yaitu sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur terutama terkait BPBD untuk mengantisipasi musibah-musibah bencana alam, selain untuk mengantisipasi terjadinya penambahan kasus Covid 19," urainya.