Anggota DPRD Jabar Ungkap Beberapa Penyebab PSBB Jabar Tak Efektif
Selasa, 12 Mei 2020 - 14:43 WIB
loading...
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono. Foto/Ist
A
A
A
BANDUNG - Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat tak efektif karena ada beberapa faktor. Misalnya, masih banyak warga belum memahami ketentuan-ketentuan dalam aturan PSBB serta manfaatnya.
Imam Budi Hartono mengatakan, saat ini pemerintah hanya terfokus pada dua sisi penyelesaian, yaitu masalah kesehatan dan masalah sosial. “Masyarakat juga pikirannya tidak fokus terhadap masalah PSBB, kebanyakan fokus permasalahan sosial ekonomi karena sudah tak berpenghasilan lagi alias sudah tak punya uang lagi,” katanya di Depok, Selasa (12/5/2020)
Dia berpendapat, pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga banyak yang masih keluar rumah untuk bekerja. Soal bantuan sosial, kata dia, baik dari pusat maupun dari provinsi terbentur oleh masalah data maupun masalah keuangan. (Baca juga; Setelah Bogor dan Depok, Kota Bekasi Juga Ajukan PSBB Tahap 3 )
“Wabah COVID-19 ini memperlihatkan data penduduk yang carut marut. Persoalan seakan tak habisnya dikelola secara baik. Mulai dari data pemilih dalam pemilu, sampai kini ketidak beresan terjadi. Warga yang ingin mendapat bantuan sangat banyak tapi kenapa yang dapat orang yang sudah wafat bahkan tak ditemukan alamat penerima bantuan,” tukasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat pelaksanaan yang tidak serentak juga menjadi penyebab PSBB tidak efektif. Dia menuturkan, wilayah Bodebek melaksanakan PSBB pada pertengahan April lalu, sedangkan Bandung Raya akhir April lalu. Sekarang akan dilaksanakan seluruh Jawa Barat. (Baca juga; Satu Penumpang di Stasiun Bojonggede Reaktif COVID-19 )
Imam Budi Hartono mengatakan, saat ini pemerintah hanya terfokus pada dua sisi penyelesaian, yaitu masalah kesehatan dan masalah sosial. “Masyarakat juga pikirannya tidak fokus terhadap masalah PSBB, kebanyakan fokus permasalahan sosial ekonomi karena sudah tak berpenghasilan lagi alias sudah tak punya uang lagi,” katanya di Depok, Selasa (12/5/2020)
Dia berpendapat, pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga banyak yang masih keluar rumah untuk bekerja. Soal bantuan sosial, kata dia, baik dari pusat maupun dari provinsi terbentur oleh masalah data maupun masalah keuangan. (Baca juga; Setelah Bogor dan Depok, Kota Bekasi Juga Ajukan PSBB Tahap 3 )
“Wabah COVID-19 ini memperlihatkan data penduduk yang carut marut. Persoalan seakan tak habisnya dikelola secara baik. Mulai dari data pemilih dalam pemilu, sampai kini ketidak beresan terjadi. Warga yang ingin mendapat bantuan sangat banyak tapi kenapa yang dapat orang yang sudah wafat bahkan tak ditemukan alamat penerima bantuan,” tukasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat pelaksanaan yang tidak serentak juga menjadi penyebab PSBB tidak efektif. Dia menuturkan, wilayah Bodebek melaksanakan PSBB pada pertengahan April lalu, sedangkan Bandung Raya akhir April lalu. Sekarang akan dilaksanakan seluruh Jawa Barat. (Baca juga; Satu Penumpang di Stasiun Bojonggede Reaktif COVID-19 )
Lihat Juga :
