Anggota DPRD Jabar Ungkap Beberapa Penyebab PSBB Jabar Tak Efektif

BANDUNG - Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat tak efektif karena ada beberapa faktor. Misalnya, masih banyak warga belum memahami ketentuan-ketentuan dalam aturan PSBB serta manfaatnya.

Imam Budi Hartono mengatakan, saat ini pemerintah hanya terfokus pada dua sisi penyelesaian, yaitu masalah kesehatan dan masalah sosial. “Masyarakat juga pikirannya tidak fokus terhadap masalah PSBB, kebanyakan fokus permasalahan sosial ekonomi karena sudah tak berpenghasilan lagi alias sudah tak punya uang lagi,” katanya di Depok, Selasa (12/5/2020)

Dia berpendapat, pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga banyak yang masih keluar rumah untuk bekerja. Soal bantuan sosial, kata dia, baik dari pusat maupun dari provinsi terbentur oleh masalah data maupun masalah keuangan. (Baca juga; Setelah Bogor dan Depok, Kota Bekasi Juga Ajukan PSBB Tahap 3 )

“Wabah COVID-19 ini memperlihatkan data penduduk yang carut marut. Persoalan seakan tak habisnya dikelola secara baik. Mulai dari data pemilih dalam pemilu, sampai kini ketidak beresan terjadi. Warga yang ingin mendapat bantuan sangat banyak tapi kenapa yang dapat orang yang sudah wafat bahkan tak ditemukan alamat penerima bantuan,” tukasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat pelaksanaan yang tidak serentak juga menjadi penyebab PSBB tidak efektif. Dia menuturkan, wilayah Bodebek melaksanakan PSBB pada pertengahan April lalu, sedangkan Bandung Raya akhir April lalu. Sekarang akan dilaksanakan seluruh Jawa Barat. (Baca juga; Satu Penumpang di Stasiun Bojonggede Reaktif COVID-19 )

“Masyarakat semakin lelah dengan semakin tak jelas nya waktu PSBB. Faktor kepemimpinan yang tak tegas membuat peraturan yang berujung ketidak berhasilan sebuah program. Kita satu Bangsa, kita satu negara minimal satu provinsi, mengapa harus bergantian PSBB nya sementara mobilitas penduduk sangat tinggi untuk bepergian se wilayah Jawa Barat dan Jakarta,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengevaluasi pemeriksaan di sejumlah cek poin. Sejumlah persoalan yang terjadi di cek poin antara lain masih banyak warga yang tak menggunakan masker, aturan untuk penumpang baik motor dan mobil yang tak sesuai aturan PSBB terutama angkutan umum. Kemudian soal tradisi mudik pun membuat banyak warga melanggar PSBB.

“Ramadhan dan Lebaran sebagai tradisi mudik di Indonesia membuat warga tak tahan untuk tidak berkumpul dengan keluarga. Berbagai cara dilakukan warga untuk bisa pulang kampung. Apalagi sekarang dilonggarkan oleh pemerintah pusat untuk mudik. Semakin tak jelas ini aturan dan akan membahayakan penyebaran virus corona,” tambahnya.

Dia melihat, wilayah perbatasan Jawa Barat dengan Jakarta lalu lalang warga menggunakan kendaraan secara bebas. Jabar dan DKI Jakarta meminta agar comuter line tak beroperasi karena terjadi penumpukan orang dalam gerbong kereta tak bisa dihindari. “Tetapi pusat dan pihak comuter line tetap dan terus beroperasi,” tukasnya.

Dari data yang ada kata dia, sampai saat ini jumlah PDP, ODP tak juga melandai dan korban meninggal bertambah. Ketidaktegasan pemimpin membuat semua yang dilaksanakan tak efektif. “Kita berharap dan berdoa semoga Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang memberikan ampunan kita semua dan COVID-19 ini segera hilang dari bumi ini,” pungkasnya.