Unjuk Rasa di Depan KPU Sulsel Ricuh: Polwan Terluka, 8 Orang Diamankan

MAKASSAR - Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatan (LPPSS) dan Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel , Kamis (26/11/2020).

Kasubag Humas Polrestabes Makassar , Kompol Supriady Idrus mengatakan massa aksi menuntut agar anggota KPU Barru dinonaktifkan.



Mulanyaaksi unjuk rasa yang dipimpin Kama Cappi itu berjalan tertib. Namun ketika wilayah aksi di Jalan AP Pettarani, Kacamatan Rappocini, Kota Makassar diguyur hujan, pengunjuk rasa mencoba merengsek masuk ke dalam kantor KPU Sulsel . Sementara, pihak KPU Sulsel hanya membolehkan lima orang perwakilan saja yang masuk.

"Tapi pengunjuk rasa ini maunya semuanya masuk dalam kondisi hujan. Di situlah awal mula gesekan antara anggota yang berjaga dengan massa yang dipimpin Kama Cappi," kata Supriady ditemui di kantornya.

Massa yang terus meminta agar bisa masuk ke dalam kantor KPU Sulsel , Supriady bilang massa bahkan melempar batu ke petugas kepolisian yang berjaga. Alhasil salah satu polisi wanita terkena lemparan batu.



"Anggota polwan terkena di bagian perut. Sementara dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk divisum dan pemulihan. Pangkat Aiptu, inisial Mr," ucap pria yang akrab disapa Haji Edhy ini.

Edhy melanjutkan, dalam peristiwa itu, pihaknya mengamankan delapan orang pria. Mereka diduga kuat merupakan provokator sehingga terjadi bentrokan. "Satu orang mahasiswa, ada juga pelajar, wiraswasta, ada juga pengangguran," imbuh dia.

Ke delapan orang pria yang belum mau disebutkan identitasnya itu kata Edhy, masih diperiksa penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar . Mereka ditangkap Tim Jatanras yang memang juga berjaga di lokasi. "Kita tunggu dulu hasil pemeriksaan penyidik. Terkait statusnya mereka," papar dia.



Mantan Kapolsek Rappocini itu menyampaikan pihaknya terus akan berjaga di objek vital, selama masa pilkada, khususnya Kota Makassar. Guna mengantisipasi adanya kisruh serupa atau riak-riak pada kontestasi politik akbar ini.

"Antisipasi tetap kita lakukan. Penjagaan dilakukan dengan surat perintah pimpinan. Penambahan personel nanti dilihat dari situasi dan kondisi yang ada. Sejauh ini upaya sosialisasi baik ke pendukung maupun paslon terus kita galakkan," pungkasnya.