Laporan Reses DPRD Didominasi Keluhan Drainase dan Air Bersih

MAKASSAR - Laporan hasil reses masa sidang pertama DPRD Kota Makassar melalui rapat paripurna yang digelar Selasa (23/11/2020), banyak keluhkan soal drainase dan air bersih .

Dari hasil laporan masing-masing dapil, drainase hingga saat ini belum mendapatkan pembenahan yang optimal, sehingga dikhawatirkan berpotensi banjir saat hujan deras.

Juru bicara dapil I Kelurahan Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang Zaenal Beta mengatakan, laporan pembenahan proyek kecil, seperti drainase dan jalan tahun ini hampir mendominasi laporan dapilnya.

Proyek tersebut terkesan luput dari perhatian, padahal hal ini dianggap urgent untuk dibenahi guna mengurangi potensi banjir.

"Ini harus ada pemerataan dalam pembangunan, jangan yang besar saja yang bisa hidup, sementara yang kecil mati semua. Jadi dua itu, drainase dan jalan lingkungan perlu mendapat perhatian juga," pungkasnya.



Selain itu, sejumlah besar laporan juga didominasi persoalan serupa dari reses dan musrenbang dewan sebelumnya, sehingga pihaknya berasumsi pembenahan tidak optimal dilakukan.

"Jadi perlu lah ada keseimbangan, proyek kecil ini kayak diulang-ulang terus keluhannya," kata Zaenal yang juga merupakan anggota Fraksi PAN ini.

Sementara itu, Juru bicara dapil III Kelurahan Tamalanrea dan Biringkanayya Al Hidayat Syamsu mengungkapkan, salah satu contoh klasik yang hingga saat ini belum dibenahi adalah persoalan air bersih di daerahnya, padahal laporan ini sudah kerap disampaikan dan kembali menjadi rekomendasi utama dapilnya pada laporan reses ini.

"Air ini hak dasar, ini harus dipenuhi, orang-orang di sana itu belum sepenuhnya mendapat hak mereka," ujar legislator PDIP ini.



Wilayah utara selain kekeringan saat musin kemarau, mereka juga kerap menjadi langganan banjir saat musim hujan, sehingga pihaknya meminta adanya pemetaan drainase guna memastikan sirkulasi air di sana berjalan lancar.

"Di sana itu tempatnya setiap tahun banjir, makanya perlu ada pemerataan peta air drainase yang kemudian tidak lagi ada yang tersumbat di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanayya," paparnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin melalui Sekretaris Kota (Sekkot) Kota Makassar Muhammad Ansar menyambut baik sejumlah keluhan yang disampaikan, dalam catatan yang dibacakan, pihaknya memastikan akan menindaklanjuti keluhan tersebut.

Hanya saja, mengingat kondisi COVID-19 dan ekonomi yang belum stabil, keluhan tersebut tetap akan diurutkan berdasarkan tingkat urgensi, utamanya laporan keluhan yang sudah berulang kali disampaikan.

"Berbagai hal yang ditemukan dewan yang merupakan masukan langsung tentunya harus mendapatkan perhatian serius dari kita semua, utamanya kami dari eksekutif. Dari keseluruhan keluhan masyarakat pasti tidak bisa dipenuhi semua, karena anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka kita pakai sistem prioritas," jelasnya.