RHS Minta Warga Tak Takut dengan Ancaman dan Intimidasi
Sabtu, 14 November 2020 - 18:05 WIB
loading...
Calon Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) meminta masyarakat untuk tidak takut terhadap ancaman dan intimidasi pihak-pihak tertentu. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
SIMALUNGUN - Calon Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) meminta masyarakat untuk tidak takut terhadap ancaman dan intimidasi pihak-pihak tertentu. RHS meminta masyarakat, terutama yang telah memiliki hak suara, tidak takut untuk terus menggelorakan semangat perubahan di Kabupeten Simalungun.
Sekadar diketahui, jelang pemungutan suara Pilkada Simalungun, beragam ancaman dan intimidasi dialami masyarakat yang masuk dalam barisan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut satu, yakni Radiapoh Hasiholan Sinaga-H Zonny Waldi (RHS-ZW).
“Simalungun sangat memerlukan perubahan. Karenanya, jangan takut dengan ancaman dan intimidasi yang muncul dari pihak tertentu untuk menggagalkan masyarakat mewujudkan perubahan di Simalungun,” ujar Radiapoh, Sabtu (14/11/2020).
Belakangan, muncul ancaman dan intimidasi kepada masyarakat yang berencana mewujudkan perubahan dan berencana memilih pasangan RHS-ZW, yakni berupa ancaman penghentian bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
RHS menjelaskan bahwa PKH adalah program pemerintah pusat, dalam hal ini dijalankan Kementerian Sosial. Sehingga, pemerintah daerah hanya menjalankan program dari pemerintah pusat itu.
Sekadar diketahui, jelang pemungutan suara Pilkada Simalungun, beragam ancaman dan intimidasi dialami masyarakat yang masuk dalam barisan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut satu, yakni Radiapoh Hasiholan Sinaga-H Zonny Waldi (RHS-ZW).
“Simalungun sangat memerlukan perubahan. Karenanya, jangan takut dengan ancaman dan intimidasi yang muncul dari pihak tertentu untuk menggagalkan masyarakat mewujudkan perubahan di Simalungun,” ujar Radiapoh, Sabtu (14/11/2020).
Belakangan, muncul ancaman dan intimidasi kepada masyarakat yang berencana mewujudkan perubahan dan berencana memilih pasangan RHS-ZW, yakni berupa ancaman penghentian bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
RHS menjelaskan bahwa PKH adalah program pemerintah pusat, dalam hal ini dijalankan Kementerian Sosial. Sehingga, pemerintah daerah hanya menjalankan program dari pemerintah pusat itu.
Lihat Juga :
