Realisasi Tidak Optimal, Program Dana Kelurahan Perlu Dievaluasi

MAKASSAR - Program dana kelurahan di Kota Makassar tidak berjalan optimal. Kinerja 153 kelurahan perlu dievaluasi lantaran dianggap belum bisa mengelola anggaran secara tepat. Padahal program ini sudah memasuki tahun kedua penganggaran.

Berdasarkan data yang diterima SINDOnews, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapat alokasi dana kelurahan sebesar Rp55,9 miliar dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) tambahan. Hanya saja, realisasi anggaran itu masih Rp6 miliar.

Sedangkan dana kelurahan yang bersumber dari APBD 2020 realisasinya hanya sekitar Rp982 juta dari total anggaran Rp15,3 miliar. Masih tersisa Rp14,2 miliar.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba tidak menampik minimnya serapan anggaran dana kelurahan . Meski begitu, berbagai upaya terus dilakukan agar dana kelurahan bisa terserap maksimal.

Salah satunya dengan memberikan penguatan kepada pemerintah kelurahan. Sebab diakui Rahmat, tidak sedikit lurah yang masih hati-hati dalam mengelola anggaran dana kelurahan .

"Mudah-mudahan bisa terserap maksimal dana kelurahan ini. Masih ada satu bulan lebih," singkat Rahmat, kepada SINDOnews, Rabu (10/11/2020).

Baca Juga: Serapan Tak Maksimal, Rp21 Miliar Dana Kelurahan Berpotensi Jadi Silpa

Dia menyebutkan, untuk mempercepat penyerapan dana kelurahan semua program baik pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan perlu dikebut. Apalagi proyek pembangunan infrastruktur menyerap anggaran cukup besar kurang lebih Rp300 juta per kelurahan.

Meski begitu, diakui Rahmat sudah ada beberapa kelurahan yang sudah menunjukkan progres. Dengan begitu ia berharap dana kelurahan bisa terserap maksimal hingga akhir tahun nanti.

"Semoga bisa terserap maksimal. Saya lihat sudah ada beberapa kelurahan yang sudah running dan itu sudah lumayan," ujarnya.

Camat Tamalate, Hasan Sulaiman mengklaim, program dana kelurahan sudah menunjukkan progres. Meski diakui masih ada kendala dan butuh pendampingan dari OPD teknis, seperti BPKAD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Sebab program dana kelurahan memiliki banyak regulasi yang perlu dipatuhi. Apalagi, program ini baru tahun kedua berjalan sehingga butuh penyesuaian dan pengetahuan yang mumpuni untuk menjalankan program ini.

"Ini sesuatu yang baru di pemerintah kelurahan karena baru tahun kedua pelaksanaan. Bahkan, tahun lalu itu tidak ada kegiatan infrastruktur yang terlaksana, baru tahun ini," kata Hasan.

Baca Juga: Program Dana Kelurahan Diminta Segera Dimaksimalkan

Dia menyebutkan, ada tiga tipe pelaksanaan kegiatan program dana kelurahan . Diantaranya, tiga kelurahan dikerjakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dua kelurahan dilaksanakan kelompok masyarakat, dan enam kelurahan dilaksanalan oleh penyedia.

"Namun penyediaa ini kita sudah berkomitmen bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan adalah tenaga lokal, karena tujuannya dari dana kelurahan ini untuk pemberdayaan masyarakat dan perekonomian masyarakat," tuturnya.

Kata Hasan, progres program dana kelurahan di Kecamatan Tamalate bervariasi. Ada yang masih tahap perencanaan, namun ada pula yang sudah berjalan dan persentasenya telah mencapai 50%. "Tapi ada juga yang masih 30%. Jadi bervariasi," ucapnya.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin terus mendorong agar penyerapan anggaran dana kelurahan bisa dipercepat. Apalagi hanya tersisa waktu kurang dari dua bulan.

" Dana kelurahan ini tentu kita dorong untuk bisa dimaksimalkan, tapi yang penting anggaran ini dimanfaatkan secara terukur sehingga bisa menghasilkan impact ekonomi yang baik," harap Rudy.

Rudy mengungkapkan penggunaan anggaran dana keluraha n harus tepat sasaran. Program yang disusun harus berbasis pada kebutuhan bukan keinginan.

Baca Juga: ARA Upaya Tingkatkan Dana Kelurahan Hingga Rp1 Miliar