Realisasi Tidak Optimal, Program Dana Kelurahan Perlu Dievaluasi

Camat Tamalate, Hasan Sulaiman mengklaim, program dana kelurahan sudah menunjukkan progres. Meski diakui masih ada kendala dan butuh pendampingan dari OPD teknis, seperti BPKAD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Sebab program dana kelurahan memiliki banyak regulasi yang perlu dipatuhi. Apalagi, program ini baru tahun kedua berjalan sehingga butuh penyesuaian dan pengetahuan yang mumpuni untuk menjalankan program ini.

"Ini sesuatu yang baru di pemerintah kelurahan karena baru tahun kedua pelaksanaan. Bahkan, tahun lalu itu tidak ada kegiatan infrastruktur yang terlaksana, baru tahun ini," kata Hasan.



Dia menyebutkan, ada tiga tipe pelaksanaan kegiatan program dana kelurahan . Diantaranya, tiga kelurahan dikerjakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dua kelurahan dilaksanakan kelompok masyarakat, dan enam kelurahan dilaksanalan oleh penyedia.

"Namun penyediaa ini kita sudah berkomitmen bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan adalah tenaga lokal, karena tujuannya dari dana kelurahan ini untuk pemberdayaan masyarakat dan perekonomian masyarakat," tuturnya.

Kata Hasan, progres program dana kelurahan di Kecamatan Tamalate bervariasi. Ada yang masih tahap perencanaan, namun ada pula yang sudah berjalan dan persentasenya telah mencapai 50%. "Tapi ada juga yang masih 30%. Jadi bervariasi," ucapnya.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin terus mendorong agar penyerapan anggaran dana kelurahan bisa dipercepat. Apalagi hanya tersisa waktu kurang dari dua bulan.

" Dana kelurahan ini tentu kita dorong untuk bisa dimaksimalkan, tapi yang penting anggaran ini dimanfaatkan secara terukur sehingga bisa menghasilkan impact ekonomi yang baik," harap Rudy.

Rudy mengungkapkan penggunaan anggaran dana keluraha n harus tepat sasaran. Program yang disusun harus berbasis pada kebutuhan bukan keinginan.