Realisasi Tidak Optimal, Program Dana Kelurahan Perlu Dievaluasi

MAKASSAR - Program dana kelurahan di Kota Makassar tidak berjalan optimal. Kinerja 153 kelurahan perlu dievaluasi lantaran dianggap belum bisa mengelola anggaran secara tepat. Padahal program ini sudah memasuki tahun kedua penganggaran.

Berdasarkan data yang diterima SINDOnews, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapat alokasi dana kelurahan sebesar Rp55,9 miliar dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) tambahan. Hanya saja, realisasi anggaran itu masih Rp6 miliar.

Sedangkan dana kelurahan yang bersumber dari APBD 2020 realisasinya hanya sekitar Rp982 juta dari total anggaran Rp15,3 miliar. Masih tersisa Rp14,2 miliar.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba tidak menampik minimnya serapan anggaran dana kelurahan . Meski begitu, berbagai upaya terus dilakukan agar dana kelurahan bisa terserap maksimal.

Salah satunya dengan memberikan penguatan kepada pemerintah kelurahan. Sebab diakui Rahmat, tidak sedikit lurah yang masih hati-hati dalam mengelola anggaran dana kelurahan .

"Mudah-mudahan bisa terserap maksimal dana kelurahan ini. Masih ada satu bulan lebih," singkat Rahmat, kepada SINDOnews, Rabu (10/11/2020).



Dia menyebutkan, untuk mempercepat penyerapan dana kelurahan semua program baik pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan perlu dikebut. Apalagi proyek pembangunan infrastruktur menyerap anggaran cukup besar kurang lebih Rp300 juta per kelurahan.

Meski begitu, diakui Rahmat sudah ada beberapa kelurahan yang sudah menunjukkan progres. Dengan begitu ia berharap dana kelurahan bisa terserap maksimal hingga akhir tahun nanti.

"Semoga bisa terserap maksimal. Saya lihat sudah ada beberapa kelurahan yang sudah running dan itu sudah lumayan," ujarnya.