Petahana di Kabupaten Muratara Dilaporkan Terlibat Politik Uang ke Bawaslu
Rabu, 04 November 2020 - 18:11 WIB
loading...
Tim hukum dari pasangan cabup dan cawabup Muratara, no urut 1 melaporkan Calon Bupati Petahana nomor urut 3, atas dugaan pelanggaran Politik Uang ke Bawaslu Muratara. Foto SINDOnews/Era N
A
A
A
MURATARA - Tim hukum dari pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muratara , melaporkan Calon Bupati Petahana nomor urut 3, atas dugaan pelanggaran politik uang ke Bawaslu Kabupaten Muratara, Rabu (4/10/2020) sekitar pukul 14.00 WIB. Tim hukum pasangan nomor urut 1 (satu) yakni Ayub Zakaria, Edwar Antoni dan Herdiansyah menyerahkan laporan dugaan pelanggaran itu ke Bawaslu.
"Kita hari ini ke Bawaslu melapor terkait pelanggaran dalam Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, ali kota dan wakil wali kota Pasal 187 A Ayat 1 dan Pasal 73 ayat 2 PKPU No 4 tahun 2017 dan PKPU No 10 tahun 2020 yang dilakukan oleh Bupati Muratara," kata Tim Hukum HDS-Tullah Edwar Antoni saat ditemui di Bawaslu Muratara, Rabu siang tadi.
Berdasarkan data yang didapat, kata dia, pada 30 Oktober 2020, pihaknya menemukan di media sosial dan laporan tim pemenangan di tingkat desa dan kecamatan, tepatnya di rumah oknum mantan Kades di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir. (Baca: 4 Kg Sabu Dari Jaringan Internasional, Dimusnahkan BNNP Kepri)
Bahwa lanjutnya, disana ditemukan yang dianggap pelanggaran yang dilakukan oleh petahana nomor urut 3 dan diketahui sangat fatal, sehingga beresiko untuk dapat dipidana dan didiskualifikasi sebagai calon Bupati Kabupaten Muratara.
Perlu diketahui, kata Edo, pasangan calon ataupun tim kampanye atau perorangan dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang kepada pihak lain untuk mempengaruhi atau mengajak mereka memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. "Tentu kalau ini dilakukan akan ada sanksi pidananya," kata Edo.
Menurutnya hal tersebut, melanggar Pasal 187 A tentang pemilihan kepala Daerah, dalam pasal tersebut ditegas dia, dengan jelas tertulis, setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih, dapat dipidana penjara 36-72 bulan dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.
Sementara sambungnya, pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang misal dilakukan dengan pembagian sembako, bazar yang menawarkan harga sembako yang sangat murah juga bisa dikatagorikan sebagai politik uang. Sesuai dengan Pasal 73 tahun 2016 tentang pilkada.
"Kita hari ini ke Bawaslu melapor terkait pelanggaran dalam Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, ali kota dan wakil wali kota Pasal 187 A Ayat 1 dan Pasal 73 ayat 2 PKPU No 4 tahun 2017 dan PKPU No 10 tahun 2020 yang dilakukan oleh Bupati Muratara," kata Tim Hukum HDS-Tullah Edwar Antoni saat ditemui di Bawaslu Muratara, Rabu siang tadi.
Berdasarkan data yang didapat, kata dia, pada 30 Oktober 2020, pihaknya menemukan di media sosial dan laporan tim pemenangan di tingkat desa dan kecamatan, tepatnya di rumah oknum mantan Kades di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir. (Baca: 4 Kg Sabu Dari Jaringan Internasional, Dimusnahkan BNNP Kepri)
Bahwa lanjutnya, disana ditemukan yang dianggap pelanggaran yang dilakukan oleh petahana nomor urut 3 dan diketahui sangat fatal, sehingga beresiko untuk dapat dipidana dan didiskualifikasi sebagai calon Bupati Kabupaten Muratara.
Perlu diketahui, kata Edo, pasangan calon ataupun tim kampanye atau perorangan dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang kepada pihak lain untuk mempengaruhi atau mengajak mereka memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. "Tentu kalau ini dilakukan akan ada sanksi pidananya," kata Edo.
Menurutnya hal tersebut, melanggar Pasal 187 A tentang pemilihan kepala Daerah, dalam pasal tersebut ditegas dia, dengan jelas tertulis, setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih, dapat dipidana penjara 36-72 bulan dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.
Sementara sambungnya, pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang misal dilakukan dengan pembagian sembako, bazar yang menawarkan harga sembako yang sangat murah juga bisa dikatagorikan sebagai politik uang. Sesuai dengan Pasal 73 tahun 2016 tentang pilkada.
Lihat Juga :
