Datang ke Jayapura, Wamen ATR/Waka BPN: Reforma Agraria untuk Berdayakan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2020 - 22:20 WIB
loading...
Datang ke Jayapura,...
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra menindaklanjuti pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Jayapura, Papua. Foto/Dok.SINDOnews
A A A
JAYAPURA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menindaklanjuti pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah Indonesia Timur dengan mendatangi Kabupaten Jayapura , Papua.

Surya didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa beserta beberapa Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Papua serta Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menghadiri Musyawarah Pembangunan Suku Kemtuk dan Elseng yang juga merupakan Peringatan 7 Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura. (Baca juga: Kementerian ATR/BPN Pangkas Program Prioritas Tahun 2021)

Dalam kesempatan itu Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw melaporkan bahwa ia bersama masyarakat adat di Kabupaten Jayapura sedang melakukan perubahan untuk kemajuan daerahnya dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). (Baca juga: Reforma Agraria Utuh dan Menyeluruh, Firli Bahuri: Momentum Tangkal Korupsi)

"Kita sudah melakukan pemetaan wilayah adat di Kemtuk dan Elseng dan akan terus pertajam dengan kerja sama dengan GTMA supaya ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah," ujar Mathius Awoitauw dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).

Dia menjelaskan bahwa Wamen sudah melihat sekretariat gugus tugas. "Kita mau beri tahu Pak Wamen bahwa kami sedang merencanakan masa depan kami di atas tanah kami. Sehingga hasil pemetaan ini nanti didaftarkan kepada negara bahwa pemilik tanah jelas di tanah ini, tanah ini bukan tidak ada orang, ada pemiliknya yang sanggup melakukan perubahan untuk kemajuan daerah ini," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Surya mengapresiasi terbentuknya GTMA. Dia menjelaskan bahwa GTMA merupakan inisiatif yang istimewa, karena mempermudah dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi dari berbagai cita-cita agar masyarakat adat bisa dilindungi, tetapi juga bisa mendukung pembangunan diharapkan bersama.

"Hak-haknya diterima dan ruang hidupnya diberikan. Tetapi pada saat yang sama juga perlu diberdayakan, salah satunya melalui GTRA supaya masyarakat Kabupaten Jayapura tidak tertinggal dari yang lain," ucap Surya yang juga Koordinator GRTA Pusat tersebut.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Akademisi: Penyampaian...
Akademisi: Penyampaian Fakta soal Papua Harus Berimbang dan Disertai Solusi
Perkuat Akses Digital...
Perkuat Akses Digital di Papua Pegunungan, Community Gateway Diresmikan
Amuk Massa di Stadion...
Amuk Massa di Stadion Lukas Enembe Jayapura, Ini Pemicunya
WPFD 2026 di Jayapura,...
WPFD 2026 di Jayapura, Komite Publisher Rights dan Komunitas Pers Hasilkan Deklarasi Jayapura
Kanwil BPN Jakarta dan...
Kanwil BPN Jakarta dan PWNU DKI Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf
3 Tersangka KKB Yahukimo...
3 Tersangka KKB Yahukimo Dipindahkan ke Jayapura dengan Pengawalan Ketat
Kemendagri dan KEPP...
Kemendagri dan KEPP Otsus Papua Dorong Pengembangan Komoditas Kakao di Yapen, Jayapura, Mansel
Harison Mocodompis Resmi...
Harison Mocodompis Resmi Menjadi Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten
Mendesak Badan Reforma...
Mendesak Badan Reforma Agraria
Rekomendasi
Kondisi Terkini Haji...
Kondisi Terkini Haji Bolot, Sudah Dipindah ke Ruang Rawat Inap dan Mulai Pulih
Periksa Sony Sonjaya,...
Periksa Sony Sonjaya, Kejagung Dalami Pengajuan Justice Collaborator
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp30.000 per Gram, Cek Daftar Lengkapnya
Berita Terkini
Polda Metro Jaya Terjunkan...
Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini
Pusat Studi Kepolisian...
Pusat Studi Kepolisian ULM Inisiasi Deklarasi Bersama Anti-ODOL di Kalsel
Eksekusi Hotel Sultan...
Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, 69 Orang Diamankan Polisi
Pemerintah Bakal Data...
Pemerintah Bakal Data Barang-Karyawan Hotel Sultan, Wamensesneg: Tak Ada yang Dikorbankan
Yayasan Bangun Ekosistem...
Yayasan Bangun Ekosistem Bahari Resmi Tercatat di Kementerian Hukum
Eksekusi Hotel Sultan...
Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Simpatisan Lempari Polisi dan TNI dengan Batu
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved