Debat Pilkada Blitar, Henry Serang Petahana Dengan Program Macet

BLITAR - Calon Wali Kota Blitar Henry Pradipta Anwar tampil agresif dalam debat publik pasangan calon kepala daerah yang digelar KPU Kota Blitar Rabu (21/10/2020) malam. Begitu sesi tanya jawab pertama dibuka, Henry yang mengenakan kemeja batik warna merah, langsung menyerang.

Ia mencecar soal bantuan Rp 50 juta -Rp 100 juta per RT di Kota Blitar yang menjadi janji politik pasangan petahana Santoso-Tjutjuk Soenario. Henry mempertanyakan bagaimana cara paslon Santoso- Tjutjuk mewujudkan janji kampanyenya dengan baik dan benar.

Sebab bantuan tersebut menjadi salah satu solusi paslon Santoso-Tjutjuk untuk meningkatkan kesejahteraan pelayanan sosial keagamaan. Yakni seperti modin desa, juru kunci dan guru madrasah diniyah. "Gimana caranya pencairan dan pertanggungjawaban bantuan Rp 50 juta-Rp 100 juta per RT?," kata Henry dalam debat paslon Pilkada Kota Blitar.

(Baca juga: Bawaslu Jatim Selidiki Dugaan Keterlibatan Kepala Dindik Jatim di Pilkada Lamongan )

Henry merupakan putra kandung mantan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar. Ia pernah menjadi anggota DPRD Kota Blitar periode 2014 - 2019. Juga pimpinan Kawulo Alit. Yakni organisasi sayap PDI Perjuangan Kota Blitar.

Setelah rekom PDI P tidak berpihak kepadanya, Henry maju sebagai calon wali kota Blitar melalui kendaraan koalisi PKB, PKS, Partai Golkar, Nasdem, PAN, Partai Berkarya dan PKPI. Ia berpasangan dengan Ketua DPC PKB Kota Blitar Yasin Hermanto.

Dalam debat, Henry meminta pasangan Santoso- Tjutjuk yang diusung koalisi PDI P, Gerindra, PPP dan Partai Demokrat merasionalkan janji kampanye Rp 50 juta - Rp 100 juta per RT. Bagaimana direalisasikan tanpa ada persoalan di kemudian hari. Ia juga beberapa kali mengkoreksi data yang disampaikan paslon Santoso-Tjutjuk yang menurutnya meleset.

"Maaf jumlah RT di Kota Blitar yang disampaikan bukan 461 RT. Tapi 468 RT. Dan pada tahun 2021 kekuatan APBD kita belum satu triliun," tambah Henry yang selalu menutup argumentasinya dengan yel yel gas pol dan one for all, all for one. Selain APBD Pro Rakyat, jargon one for all, all for one juga menjadi tag line pemerintahan Wali Kota Muh Samanhudi Anwar.

(Baca juga: Polda Jatim Periksa Anggota Polisi Tembak Sipil di Hotel Situbondo )

Henry khawatir, tanpa treatment yang jelas, bantuan Rp 50 juta - Rp 100 juta per RT per tahun justru akan menimbulkan tumpang tindih anggaran. Tanpa disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang benar, menurutnya juga akan menimbulkan persoalan hukum.

"Jangan sampai seperti di Kota Kediri, ada RT yang berurusan dengan kepolisian," jelas Henry sambil berteriak gas pol. Di depan komisioner KPU, Bawaslu, lima orang panelis, dan perwakilan parpol, Henry yang berusia paling muda, terlihat begitu percaya diri.

Dengan gaya rileks, dengan kedua tangan masuk ke dalam saku celana, Henry menuding, program bantuan RT paslon Santoso-Tjutjuk hanya menjiplak program visi misinya. Ia mengklaim lebih dulu membuat program bantuan tersebut di dalam visi misinya.

"Mencontoh program kita. Saya sudah menyusun sejak 3 Agustus 2019 lalu dan memasukkan dalam visi misi," papar Henry. Tidak hanya bantuan RT. Jika terpilih Henry berjanji akan meningkatkan insentif pelayan sosial keagamaan yang menurutnya masih minim.

Ia juga akan memberikan bantuan untuk rumah ibadah. Termasuk juga kepada jam'iyah NU dan Muhammadiyah. "Masak insentif hanya Rp 200 ribu?. Santunan kematian hari ini juga tidak cair. Jika terpilih kita akan naikkan sesuai postur anggaran (APBD)," kata Henry.

(Baca juga: Kyai Haji Sukri Zarkasyi Akan Dimakamkan di Desa Gontor Ponorogo )

Dalam debat terbuka malam itu Henry juga mengeritik, di bawah kepemimpinan Wali Kota Santoso banyak program gratis untuk masyarakat di Kota Blitar yang berhenti. Ia menyebut LKS untuk siswa Kota Blitar. LKS yang sebelumnya gratis, sekarang siswa harus beli. Begitu juga bantuan android gratis untuk siswa serta program bidik misi Rp 1 juta per bulan, juga lenyap.

Pengadaan perangkat Fiber Optik (FO) sejak 2018 yang diperuntukkan Wi-Fi gratis tiap RT juga tidak jelas nasibnya sampai sekarang. Belum lagi program etalase gratis, rombong gratis dan ayamisasi yang sangat berguna untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Menurut Henry semuanya hilang. Jika terpilih, pasangan Henry-Yasin akan mengalokasikan minimal 2 persen dari APBD untuk wira usaha.

Langkah tersebut sebagai upaya mengurangi angka pengangguran sekaligus menekan masih banyaknya warga Kota Blitar menjadi buruh migran. Henry juga menegaskan, dirinya yang juga berlatar belakang pengusaha tidak akan mengambil gaji wali kota sepeserpun. "Saya pengusaha. Saya juga milenial. Jika terpilih saya tidak akan mengambil gaji sepeserpun. Lanjutkan APBD Pro Rakyat jilid III," kata Henry.

Sementara menanggapi serangan dalam debat terbuka, Calon Wali Kota Santoso membenarkan ada program yang tengah dievaluasi untuk diperbaiki. Sebab program tersebut dinilai tidak efektif, tidak menimbulkan manfaat dan malah akan menghamburkan anggaran.

"Program yang tidak punya manfaat kita evaluasi kita perbaiki. Bukan berhenti," dalih Santoso. Dalam debat publik malam itu paslon Santoso-Tjutjuk mengenakan kostum seragam bergaya kasual warna hijau. Terkait pengadaan FO yang dimulai tahun 2018, Santoso mengatakan hingga kini masih terus berjalan. Penyempurnaan program Wi-Fi di lingkungan RT tersebut akan dilakukan pada tahun 2021.

"Penyempurnaan program pada tahun 2021,"tambah Santoso. Sementara terkait bantuan Rp 50 juta- Rp 100 juta per RT per tahun, Santoso mengatakan program masuk akal yang bisa dijalankan. Dalam pelaksanaannya akan melalui konsep bottom up di mana senantiasa mengedepankan pengawasan dan evaluasi.

Calon Wali Kota Tjutjuk Soenario menambahkan, program bantuan per RT tersebut sudah dihitung dan tidak akan membebani APBD. Kalau diambil rata rata Rp 50 juta per RT, anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 3,55 miliar. Dan setiap RT, kata Tjutjuk akan dibebaskan menyampaikan usul dan gagasan.

"Sangat bisa dilaksanakan. Karena kami sudah menghitungnya," tambah Tjutjuk yang juga politisi Partai Gerindra. Debat publik paslon Pilkada Kota Blitar selama dua jam itu berjalan lancar. Pelaksanaan debat mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 di mana tidak mengijinkan adanya massa pendukung di dalam ruangan.

Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam menilai debat publik pertama yang digelar di Gedung Kesenian Aryo Blitar tersebut masih kurang greget. Kurang serunya situasi debat ditengarai karena kedua paslon belum memaksimalkan kesempatan beradu pikiran terkait program dan visi misi. "Karenanya akan kita akan melakukan evaluasi agar debat publik berikutnya lebih bersemangat," ujar Choirul Umam.