DPRD Surabaya Minta Komite ASN Selidiki OPD Pemkot Tidak Netral
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 17:01 WIB
loading...
A
A
A
"Situasi ini sudah kita duga pasti terjadi, makanya waktu pengesahan APBD 2020, kita ingatkan Bu Risma untuk komitmen tidak menggunakan APBD untuk kepentingan kontestasi. Tapi dengan adanya laporan masyarakat, kita simpulkan Risma diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang, menggunakan APBD untuk kepentingan suksesi calon penerusnya," ungkapnya.
Menurutnya, kepala OPD yang mau diperintah Eri Cahyadi untuk membantu keluhan dan kebutuhan warga tentu melanggar aturan. Mereka terlibat dalam suksesi politik Eri-Armuji. Sebagai ASN mereka sudah tidak netral.
(Baca juga: GM FKPPI Jatim Larang Anggota Gunakan Atribut Organisasi untuk Politik Praktis )
Ketua DPD II Golkar Kota Surabaya ini mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Pemkot Surabaya sepanjang sesuai norma aturan yang diperbolehkan. Mereka harus menolak APBD digunakan untuk suksesi Eri-Armuji.
Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mengutuk keras Tri Rismaharini yang tidak netral. Bahkan, beberapa kepala OPD diduga turut membantu Eri Cahyadi yang notabene anak buah Tri Rismaharini.
Menurutnya, kepala OPD yang mau diperintah Eri Cahyadi untuk membantu keluhan dan kebutuhan warga tentu melanggar aturan. Mereka terlibat dalam suksesi politik Eri-Armuji. Sebagai ASN mereka sudah tidak netral.
(Baca juga: GM FKPPI Jatim Larang Anggota Gunakan Atribut Organisasi untuk Politik Praktis )
Ketua DPD II Golkar Kota Surabaya ini mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Pemkot Surabaya sepanjang sesuai norma aturan yang diperbolehkan. Mereka harus menolak APBD digunakan untuk suksesi Eri-Armuji.
Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mengutuk keras Tri Rismaharini yang tidak netral. Bahkan, beberapa kepala OPD diduga turut membantu Eri Cahyadi yang notabene anak buah Tri Rismaharini.
Lihat Juga :
