DPRD Surabaya Akan Gelar Rapat Sengketa Sampah Pemkot dengan Swasta
Kamis, 09 April 2026 - 19:35 WIB
loading...
Kuasa Hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong menyatakan, pihaknya berharap jika Pemkot Surabaya harus melaksanakan putusan yang sudah bersifat inkrah tersebut. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
SURABAYA - Upaya PT Unicomindo Perdana menagih pembayaran utang ke Pemkot Surabaya sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan yang sudah bersifat inkracht atau tetap, masih terus berproses. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menegaskan, pada prinsipnya, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan.
Namun, ia juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian lantaran tak ingin terjebak masalah di kemudian hari. "Kami prinsipnya tetap menghormati putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang sudah inkrah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Mau tidak mau harus kita hormati dan laksanakan. Namun, kami juga tak ingin gegabah hingga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari," katanya, Kamis (9/4/2026). Baca juga: Kalah Gugatan Kontrak Sampah, Pemkot Surabaya Dihukum Bayar Utang Rp104 Miliar
Oleh karenanya, di satu sisi pihaknya akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi masalah tersebut. Disisi lain, pihaknya juga berencana untuk melakukan konsultasi hukum, dengan meminta legal opinion kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan masalah ini.
"Kita juga berencana meminta pendapat hukum ke Kejaksaan dan KPK untuk masalah ini. Karena kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Kita kan pengennya batin juga bisa tenang," tegasnya.
Ia menyebut, kondisi ini menjadi dilematis karena terjadi di tengah menurunnya ruang fiskal pemerintah daerah. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis, Pemkot Surabaya saat ini harus mencari alternatif pembiayaan.
“Nilai Rp104 miliar itu tentu tidak kecil dalam situasi fiskal seperti sekarang. Di satu sisi kita harus patuh pada putusan hukum, tapi di sisi lain kemampuan keuangan daerah sedang tidak baik,” tambahnya.
Namun, ia juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian lantaran tak ingin terjebak masalah di kemudian hari. "Kami prinsipnya tetap menghormati putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang sudah inkrah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Mau tidak mau harus kita hormati dan laksanakan. Namun, kami juga tak ingin gegabah hingga dapat menimbulkan masalah dikemudian hari," katanya, Kamis (9/4/2026). Baca juga: Kalah Gugatan Kontrak Sampah, Pemkot Surabaya Dihukum Bayar Utang Rp104 Miliar
Oleh karenanya, di satu sisi pihaknya akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi masalah tersebut. Disisi lain, pihaknya juga berencana untuk melakukan konsultasi hukum, dengan meminta legal opinion kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan masalah ini.
"Kita juga berencana meminta pendapat hukum ke Kejaksaan dan KPK untuk masalah ini. Karena kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Kita kan pengennya batin juga bisa tenang," tegasnya.
Ia menyebut, kondisi ini menjadi dilematis karena terjadi di tengah menurunnya ruang fiskal pemerintah daerah. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis, Pemkot Surabaya saat ini harus mencari alternatif pembiayaan.
“Nilai Rp104 miliar itu tentu tidak kecil dalam situasi fiskal seperti sekarang. Di satu sisi kita harus patuh pada putusan hukum, tapi di sisi lain kemampuan keuangan daerah sedang tidak baik,” tambahnya.
Lihat Juga :
