Inspektorat Lampura Temukan Kejanggalan Pembelian Rapid Tes Rp1,4 Miliar
loading...
Kantor Insepktorat Lampung Utara. Foto/SINDOnews/Jimi Irawan
A
A
A
LAMPUNG UTARA - Inspektorat Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menemukan dugaan kejangggalan dalam pembelian alat rapid test yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Utara senilai Rp1,4 miliar lebih.
Dugaan tersebut dibenarkan oleh Inspektur di Inspektorat Kabupaten Lampung UtaraMankodri, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/10/2020). “Dari hasil pendalaman awal yang dilakukan tim kami, ditemukan ada beberapa kejanggalan,” kata Mankodri. (BACA JUGA: Viral, Pemuda Buka Pintu Belakang Mobil Melaju di Jalan Tol Ditilang Polisi)
Meski Mankodri tak secara gamblang mengungkap kejanggalan yang ditemukan, namun secara tersirat Mankodri mengemukakan, Inspektorat menemukan ‘kecurigaan’ dari anggaran yang digunakan, jumlah, hingga jenis alat rapid tes yang dibeli. “Karena itu, tim saat ini masih melakukan penelusuran,” ujar dia. (BACA JUGA: Warga Tanggamus Lampung Diserang Buaya, Tangan Kirinya Nyaris Putus )
Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan dalam mengawasi dan melakukan bimbingan dalam penggunaan anggaran COVID-19.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Lampung Utara ternyata telah membeli sekitar 1.925 pcs alat rapid tes sejak bulan maret 2020 lalu. (BISA DIKLIK: Sebelum Tewas ASN Kejari Labuhanbatu Dibenamkan ke Lumpur )
Menurut Sekretaris Dinkes Lampung Utara Wardiyanto, dana yang digelontorkan mencapai Rp 1,4 miliar lebih. Pembelian dilakukan pihak ketiga dengan sistem penunjukan langsung.
Dalam perjalanannya, terjadi ketidaksinkronan antara data antara Dinkes Lampura dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Lampura dalam pengunaan alat rapid tes.
Dinkes Lampur mengaku membeli 1.925 pieces, sementara gugus tugas telah melakukan rapid test dengan menggunakan alat yang didapat dari dinkes lebih dari 2 ribu orang.
Dugaan tersebut dibenarkan oleh Inspektur di Inspektorat Kabupaten Lampung UtaraMankodri, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/10/2020). “Dari hasil pendalaman awal yang dilakukan tim kami, ditemukan ada beberapa kejanggalan,” kata Mankodri. (BACA JUGA: Viral, Pemuda Buka Pintu Belakang Mobil Melaju di Jalan Tol Ditilang Polisi)
Meski Mankodri tak secara gamblang mengungkap kejanggalan yang ditemukan, namun secara tersirat Mankodri mengemukakan, Inspektorat menemukan ‘kecurigaan’ dari anggaran yang digunakan, jumlah, hingga jenis alat rapid tes yang dibeli. “Karena itu, tim saat ini masih melakukan penelusuran,” ujar dia. (BACA JUGA: Warga Tanggamus Lampung Diserang Buaya, Tangan Kirinya Nyaris Putus )
Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan dalam mengawasi dan melakukan bimbingan dalam penggunaan anggaran COVID-19.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Lampung Utara ternyata telah membeli sekitar 1.925 pcs alat rapid tes sejak bulan maret 2020 lalu. (BISA DIKLIK: Sebelum Tewas ASN Kejari Labuhanbatu Dibenamkan ke Lumpur )
Menurut Sekretaris Dinkes Lampung Utara Wardiyanto, dana yang digelontorkan mencapai Rp 1,4 miliar lebih. Pembelian dilakukan pihak ketiga dengan sistem penunjukan langsung.
Dalam perjalanannya, terjadi ketidaksinkronan antara data antara Dinkes Lampura dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Lampura dalam pengunaan alat rapid tes.
Dinkes Lampur mengaku membeli 1.925 pieces, sementara gugus tugas telah melakukan rapid test dengan menggunakan alat yang didapat dari dinkes lebih dari 2 ribu orang.
(awd)
Lihat Juga :
