Risma Dinilai Tak Netral, Warga Perlu Awasi Anggaran Pemkot
Minggu, 04 Oktober 2020 - 07:57 WIB
loading...
Diskusi Cangkrukan Demokrasi Sehat di Surabaya, Jumat (2/10/2020). Foto/SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
SURABAYA - Pada perhelatan Pilwali Surabaya , masyarakat Kota Surabaya diimbau untuk ikut serta mengawasi anggaran Pemkot Surabaya . Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kongres Advokad Indonesia (KAI) Jawa Timur, Abdul Malik. Ia kawatir jika anggaran tersebut disalahgunakan untuk kemenangan salah satu calon Pilwali Surabaya .
"Kita harus ikut mengawasi, jika ada penyalahgunaan anggran langsung kita laporkan," katanya saat jadi pemateri di diskusi "Cangkrukan Demokrasi Sehat", Jumat (2/10/2020). (Baca juga: Sebelum Tewas ASN Kejari Labuhanbatu Dibenamkan ke Lumpur )
Abdul Malik menilai, sejauh ini Pemkot Surabaya, khususnya Wali Kota Surabaya , Tri Rismahari tidak netral dan melakukan penyalahgunaan wenenang. "KPK harus turun, saya pastikan ini banyak penyalahgunaan wewenang oleh Wali Kota Surabaya ," tegasnya.
Senada Abdul Malik, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen menegaskan, bahwa Wali Kota Surabaya , Tri Rismaharini tidak netral. Banyak bukti yang menggambarkan Risma cenderung berpihak ke paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji.
"Penggunaan Taman Harmoni sebagai tempat pemberian rekom itu sudah contoh nyata bahwa Bu Risma tidak netral," ujarnya. (Baca juga: Pemuda Pancasila Pecat Anggotanya yang Tak Dukung Bobby-Aulia )
Menurutnya, selama ini Risma sebagai Wali Kota Surabaya , melakukan perbuatan atau kebijakan yang menguntungkan pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji. Hal ini sudah bertentangan dengan pasal 71 ayat 3 UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, dan wali kota dan wakilnya.
"Wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain terhitung sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon," paparnya.
Dugaan penyalahgunaan anggaran itu kian menguat dengan adanya praktik politik anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya , untuk mempersiapkan memenangkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1. Paslon yang di usung oleh PDIP, Eri Cahyadi-Armuji ini merupakan anak emas di Wali Kota Surabaya , Tri Rismaharini.
(Baca juga: Istri Nonton Film Bokep Kiriman Teman Laki-laki, Suami Kalap )
Pemanfaat anggaran dana APBD yang diduga dipolitisir, salah satunya anggaran untuk kampung tangguh wani jogo Suroboyo. Sejak pandemi COVID-19 April lalu, masyarakat berjuang sediri. Selama hampir lima bulan masyarakat menggunakan dana pribadi untuk kampung tangguh dan tidak ada bantuan dari Pemkot Surabaya .
Wakil DPRD Kota Surabaya , Reni Astuti mengatakan, saat dirinya melakukan reses banyak keluhan terkait dengan tidak adanya bantuan dari Pemkot Surabaya , untuk dana kampung tangguh untuk memerangi COVID-19.
"Sejak april masyarakat menggunakan anggaran sendiri. Sudah kita dorong Pemkot untuk mengangarkan untuk kampung tangguh, namun tidak direalisasikan," kata Reni. Namun setelah lima bulan kemudian saat ada penentuan paslon, Pemkot Surabaya memberikan dana kampung tangguh. Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak.
(Baca juga: Edan! ASN di Pringsewu Pesta Sabu di Kantor Catatan Sipil )
"Kenapa harus lima bulan kemudian Pemkot Surabaya , mengeluarkan perwali terkait dana kampung tangguh. Pemahaman saya seharusnya April itu bisa digunakan, lewat belanja tidak terduga. Dimana bulan April itu pas lagi dibutuhkan masyarakat," tandasnya.
"Kita harus ikut mengawasi, jika ada penyalahgunaan anggran langsung kita laporkan," katanya saat jadi pemateri di diskusi "Cangkrukan Demokrasi Sehat", Jumat (2/10/2020). (Baca juga: Sebelum Tewas ASN Kejari Labuhanbatu Dibenamkan ke Lumpur )
Abdul Malik menilai, sejauh ini Pemkot Surabaya, khususnya Wali Kota Surabaya , Tri Rismahari tidak netral dan melakukan penyalahgunaan wenenang. "KPK harus turun, saya pastikan ini banyak penyalahgunaan wewenang oleh Wali Kota Surabaya ," tegasnya.
Senada Abdul Malik, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen menegaskan, bahwa Wali Kota Surabaya , Tri Rismaharini tidak netral. Banyak bukti yang menggambarkan Risma cenderung berpihak ke paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji.
"Penggunaan Taman Harmoni sebagai tempat pemberian rekom itu sudah contoh nyata bahwa Bu Risma tidak netral," ujarnya. (Baca juga: Pemuda Pancasila Pecat Anggotanya yang Tak Dukung Bobby-Aulia )
Menurutnya, selama ini Risma sebagai Wali Kota Surabaya , melakukan perbuatan atau kebijakan yang menguntungkan pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji. Hal ini sudah bertentangan dengan pasal 71 ayat 3 UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, dan wali kota dan wakilnya.
"Wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain terhitung sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon," paparnya.
Dugaan penyalahgunaan anggaran itu kian menguat dengan adanya praktik politik anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya , untuk mempersiapkan memenangkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1. Paslon yang di usung oleh PDIP, Eri Cahyadi-Armuji ini merupakan anak emas di Wali Kota Surabaya , Tri Rismaharini.
(Baca juga: Istri Nonton Film Bokep Kiriman Teman Laki-laki, Suami Kalap )
Pemanfaat anggaran dana APBD yang diduga dipolitisir, salah satunya anggaran untuk kampung tangguh wani jogo Suroboyo. Sejak pandemi COVID-19 April lalu, masyarakat berjuang sediri. Selama hampir lima bulan masyarakat menggunakan dana pribadi untuk kampung tangguh dan tidak ada bantuan dari Pemkot Surabaya .
Wakil DPRD Kota Surabaya , Reni Astuti mengatakan, saat dirinya melakukan reses banyak keluhan terkait dengan tidak adanya bantuan dari Pemkot Surabaya , untuk dana kampung tangguh untuk memerangi COVID-19.
"Sejak april masyarakat menggunakan anggaran sendiri. Sudah kita dorong Pemkot untuk mengangarkan untuk kampung tangguh, namun tidak direalisasikan," kata Reni. Namun setelah lima bulan kemudian saat ada penentuan paslon, Pemkot Surabaya memberikan dana kampung tangguh. Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak.
(Baca juga: Edan! ASN di Pringsewu Pesta Sabu di Kantor Catatan Sipil )
"Kenapa harus lima bulan kemudian Pemkot Surabaya , mengeluarkan perwali terkait dana kampung tangguh. Pemahaman saya seharusnya April itu bisa digunakan, lewat belanja tidak terduga. Dimana bulan April itu pas lagi dibutuhkan masyarakat," tandasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
