Desa Sekapuk Ujungpangkah Pilih Tidak Cairkan BLT Dana Desa
loading...
A
A
A
GRESIK - Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, memilih tidak mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD). Alasanya, menghindari kericuhan antar warga.
"Tidak satupun warga Sekapuk yang memenuhi 14 kriteria dari Kementrian Sosial (Kemensos). Apalagi, hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Sekapuk, memang tidak dicairkan," ungkap Kades Sekapuk, Abdul Halim, Selasa (5/5/2020).
Menurutnya, meski aturannya anggaran 30 persen dari pagu DD dicairkan dalam bentuk BLT. Dan ada 154 kepala keluarga (KK) yang diusulkan menerima BLT tersebut. Namun, ironisnya ke-154 KK tidak sesuai 14 kriteria yang ditetapkan sebagai penerima BLT-DD.
"Warga setuju untuk menghindari kericuhan, iri dan saling curiga karena bantuan Rp600 ribu, akhirnya BLT DD tersebut tidak dicairkan," ujar Abdul Halim.
Diakui, pandemi COVID-19 memang berdampak pada warganya. Secara ekonomi pendapatannya berkurang. Ada juga yang tidak bisa bekerja lagi. Tapi, pihaknya sudah menyalurkan bantuan sembako yang bersumber dari APBDes, dan CSR perusahaan.
"Kalau sembako dan sabun cuci sudah tiga kali kami bagikan dan merata ke seluruh masyarakat," ungkap Abdul Halim.
Sementara, menurut salah seorang warga Desa Sekapuk, Nurgianti, tidak masalah tidak ada BLT DD. Meski sejatinya dia juga terdampak pandemi ini. Pendapatan sehari-hari berkurang.
"Kalau BLT DD tidak merata nanti yang ada masalah. Lebih baik sembako tapi merata seperti sebelumnya," kata perempuan 46 tahun itu.
"Tidak satupun warga Sekapuk yang memenuhi 14 kriteria dari Kementrian Sosial (Kemensos). Apalagi, hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Sekapuk, memang tidak dicairkan," ungkap Kades Sekapuk, Abdul Halim, Selasa (5/5/2020).
Menurutnya, meski aturannya anggaran 30 persen dari pagu DD dicairkan dalam bentuk BLT. Dan ada 154 kepala keluarga (KK) yang diusulkan menerima BLT tersebut. Namun, ironisnya ke-154 KK tidak sesuai 14 kriteria yang ditetapkan sebagai penerima BLT-DD.
"Warga setuju untuk menghindari kericuhan, iri dan saling curiga karena bantuan Rp600 ribu, akhirnya BLT DD tersebut tidak dicairkan," ujar Abdul Halim.
Diakui, pandemi COVID-19 memang berdampak pada warganya. Secara ekonomi pendapatannya berkurang. Ada juga yang tidak bisa bekerja lagi. Tapi, pihaknya sudah menyalurkan bantuan sembako yang bersumber dari APBDes, dan CSR perusahaan.
"Kalau sembako dan sabun cuci sudah tiga kali kami bagikan dan merata ke seluruh masyarakat," ungkap Abdul Halim.
Sementara, menurut salah seorang warga Desa Sekapuk, Nurgianti, tidak masalah tidak ada BLT DD. Meski sejatinya dia juga terdampak pandemi ini. Pendapatan sehari-hari berkurang.
"Kalau BLT DD tidak merata nanti yang ada masalah. Lebih baik sembako tapi merata seperti sebelumnya," kata perempuan 46 tahun itu.
(eyt)