Pilkada Diundur, Pakar: Beban Politik dan Pemerintahan di Depan Mata

"Beda halnya dengan kepala daerah yang legitimasinya tinggi karena dipilih oleh rakyat. Seorang kepala daerah akan lebih leluasa memimpin daerahnya, beda halnya dengan Plt yang terbatas dalam menentukan kebijakan," ujarnya.

Apalagi, lanjut Firman, di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi, masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan dan risiko dalam mengatasi dampak pandemi.

"Kalau hanya sekedar Plt, saya kira mereka hanya akan menjadi safety player. Padahal, di situasi krisis seperti ini, masyarakat butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, termasuk risikonya," tegasnya lagi.

Oleh karenanya, Firman kembali menekankan, bukan soal pilkada diundur atau tidak, melainkan kesiapan penyelenggara Pilkada Serentak 2020 dalam penerapan protokol kesehatan ketat untuk menekan potensi penularan COVID-19.

"Apalagi, sejumlah negara pun sukses menggelar pesta demokrasi di tengah pandemi, seperti Korea Selatan. Jadi, yang penting protokol kesehatan karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir," katanya. (Baca juga: Bogor Zona Merah, Bima Arya Gencar Sidak Warga)

Firman juga menekankan, Pilkada Serentak 2020 merupakan pesta demokrasi yang tidak normal karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Oleh karenanya, seluruh tahapannya, termasuk kampanye tidak dapat dilakukan seperti pada pilkada normal sebelumnya.

Selain itu, dibutuhkan aturan tegas, agar protokol kesehatan benar-benar diterapkan dan ditaati dalam setiap tahapan pilkada. Sebab, persoalan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. (Baca juga: Sandang Gelar Duta Milenial, Lord Atep Hibahkan Tenaga-Pikiran untuk Kabupaten Bandung)

"Persoalan yang dihadapi saat ini kan masalah kedisiplinan. Karenanya, perlu aturan dan sanksi harus lebih tegas lagi," tandasnya.