Soal Penanganan COVID-19, Semua Bapaslon Pilkada Wajib Bertanggung Jawab

Sejauh ini, NTB menjadi salah satu provinsi yang paling progresif mitigasi Pandemi COVID-19. Selain membuat sinergitas antara semua pihak dalam lomba Kampung Sehat, yang paling anyar adalah adanya Perda No. 7/2020 tentang pengendalian penyakit menular.

Di tempat yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tak ingin ada ledakan baru klaster pemilukada di daerahnya. ’’Semua kawasan di Indonesia menghadapi problem yang sama. Karena, jadwal pemilukada tetap dihelat pada 9 Desember mendatang,’’ ucapnya.

’’Namun, semuanya bisa diantisipasi jika semua pihak yang terkait mematuhi protokol keamanan dengan ketat,’’ tambahnya, membeber alasan kenapa pihaknya menggelar deklarasi tersebut. (Baca juga : Kapolda NTB Bantu Inventaris Kantor, Penyadang Disabilitas Terharu )

Selain itu, Iqbal juga mengingatkan semua pihak untuk tak menepuk dada terlebih dulu dengan makin landainya kurva COVID-19 di NTB. ’’Perjalanan masih panjang. Ancaman COVID-19 masih di depan mata. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan masih menjadi sangat penting,’’ tutur jenderal polisi dengan dua bintang di pundak tersebut.

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu juga menyitir prinsip hukum paling dasar, yakni Solus Populi Suprema lex Esto –Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi. ’’Silakan berkompetisi, silakan berkampanye, tapi jangan lupa protokol. Karena yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat,’’ tutur mantan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut.

Selain itu, Iqbal juga mengatakan bahwa sudah empat bulan terakhir semua pihak sudah bekerja keras untuk menekan kurva COVID-19. Kerja keras itu jangan kemudian sia-sia karena euphoria politik yang berlebihan. ’’Saya berharap, semua pihak mengingat ini semua. Kami siap memproses tiap pelanggaran yang ada secara pidana,’’ tegasnya.

Selanjutnya, Direskrimum Polda NTB Kombespol Hari Brata memaparkan mengenai aturan-aturan hukum yang bisa digunakan kepada setiap potensi pelanggaran protokol dalam tahapan pemilu. ’

’Saya nyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari jerat pidana. Oleh karena itu, mari kita semua bersama menjaga protokol ini dengan ketat, dan bisa menjalani pemilukada dengan semua tetap sehat,’’ terang perwira menengah dengan tiga melati di pundak tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Danrem 162 WB, Wagub NTB, dan tokoh adat serta pemuka agama yang ada.