Bawaslu Ingatkan ASN dan TNI-Polri Harus Netral
Kamis, 10 September 2020 - 16:21 WIB
loading...
Dua calon bupati, M Qosim dan Fandi Akhmad Yani bersama Kapolres dan Dandim Gresik. Foto/SINDOnews/Ashadi Ik
A
A
A
GRESIK - Peringatan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri. Dalam Pilkada 9 Desember 2020 agar netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon.
Penegasan itu disampaikan Komisioner Bawaslu Gresik Devisi SDM Maslukin Musda usai deklarasi bermasker di Alun-alun Gresik, Kamis (10/9/2020). (Baca juga: Mendagri Tolak 720 Usulan Mutasi ASN Jelang Pilkada )
Menurut dia, tahapan Pilkada Gresik sudah memasuki pendaftaran dan tes kesehatan. Pada 23 September mendatang baru penetapan calon yang akan berkontestasi pada 9 Desember 2020 nanti. (Baca juga: Pencairan Anggaran Pilkada KPU-Bawaslu Capai 98%, Keamanan Baru 49,9% )
“Kami meminta aparat penegak hukum tegas melakukan pencegahan jika ada kerumunan massa pendukung saat penetapan paslon nanti,” kata dia.
Dia menjelaskan, pendaftaran kemarin menjadi evaluasi bersama. Mengingat, kewenangannya terbatas hanya di dalam kantor KPU. Sedangkan yang di luar tidak terkait banyaknya baliho bakal pasangan calon (bapaslon), Bawaslu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat belum ada penetapan calon dan ketentuan alat peraga kampanya (APK).
"Baliho yang terpasang di ruang terbuka hijau menjadi kewenangan Satpol PP sebagai penegak perda," kata dia.
Penegasan itu disampaikan Komisioner Bawaslu Gresik Devisi SDM Maslukin Musda usai deklarasi bermasker di Alun-alun Gresik, Kamis (10/9/2020). (Baca juga: Mendagri Tolak 720 Usulan Mutasi ASN Jelang Pilkada )
Menurut dia, tahapan Pilkada Gresik sudah memasuki pendaftaran dan tes kesehatan. Pada 23 September mendatang baru penetapan calon yang akan berkontestasi pada 9 Desember 2020 nanti. (Baca juga: Pencairan Anggaran Pilkada KPU-Bawaslu Capai 98%, Keamanan Baru 49,9% )
“Kami meminta aparat penegak hukum tegas melakukan pencegahan jika ada kerumunan massa pendukung saat penetapan paslon nanti,” kata dia.
Dia menjelaskan, pendaftaran kemarin menjadi evaluasi bersama. Mengingat, kewenangannya terbatas hanya di dalam kantor KPU. Sedangkan yang di luar tidak terkait banyaknya baliho bakal pasangan calon (bapaslon), Bawaslu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat belum ada penetapan calon dan ketentuan alat peraga kampanya (APK).
"Baliho yang terpasang di ruang terbuka hijau menjadi kewenangan Satpol PP sebagai penegak perda," kata dia.
Lihat Juga :
