Dedi Mulyadi Larang Adanya Sumbangan di Jalan Raya Mulai Hari Ini
Senin, 14 April 2025 - 16:34 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 37/HUB.02/KESRA tentang penertiban jalan umum dari pungutan atau sumbangan masyarakat di wilayah Jawa Barat. Foto/Danandaya
A
A
A
JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 37/HUB.02/KESRA tentang penertiban jalan umum dari pungutan atau sumbangan masyarakat di wilayah Jawa Barat. Adapun SE ditandatangani langsung secara elektronik oleh Dedi Mulyadi.
"Surat edaran penertiban jalan umum dari pungutan berbentuk apa pun," tulis Dedi dalam laman Instagram @dedimulyadi71 dikutip, Senin (14/4/2025).
Dalam edaran tersebut, Dedi meminta jajaran bupati/wali kota, camat, lurah, dan kepala desa untuk menertibkan jalan umum masing-masing wilayahnya dari pungutan atau sumbangan masyarakat dan atau bentuk jenis lainnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan di Jalan, Ini Kata Warga Bekasi
Kedua, melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam menjaga ketertiban ruang publik dan lingkungan. "Menumbuhkan pemahaman dan sikap yang bijak dalam menggalang dana pembangunan tempat ibadah atau kepentingan umum lainnya," bunyi poin kedua.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan terkait dampak dari pelaksanaan penertiban tersebut akan dicarikan solusinya oleh gubernur, bupati, dan wali kota.
"Surat edaran penertiban jalan umum dari pungutan berbentuk apa pun," tulis Dedi dalam laman Instagram @dedimulyadi71 dikutip, Senin (14/4/2025).
Dalam edaran tersebut, Dedi meminta jajaran bupati/wali kota, camat, lurah, dan kepala desa untuk menertibkan jalan umum masing-masing wilayahnya dari pungutan atau sumbangan masyarakat dan atau bentuk jenis lainnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan di Jalan, Ini Kata Warga Bekasi
Kedua, melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam menjaga ketertiban ruang publik dan lingkungan. "Menumbuhkan pemahaman dan sikap yang bijak dalam menggalang dana pembangunan tempat ibadah atau kepentingan umum lainnya," bunyi poin kedua.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan terkait dampak dari pelaksanaan penertiban tersebut akan dicarikan solusinya oleh gubernur, bupati, dan wali kota.
(rca)
Lihat Juga :
