Lantik Ade Zakir Jadi Pj Bupati Bandung Barat, Bey Machmudin Wanti-wanti Jaga Integritas
loading...
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin (kanan) melantik Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir menggantikan Arsan Latif yang terjerat kasus korupsi Pasar Sindang Kasih. Foto/Ist
A
A
A
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melantik Ade Zakir sebagai Pj Bupati Bandung Barat menggantikan Arsan Latif yang terjerat kasus korupsi Pasar Sindang Kasih, Cigasong, Kabupaten Majalengka.
Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (15/6/2024) itu atas keputusan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) Nomor 100.2.1.3-1308 tahun 2024 tentang pengangkatan Pj Bupati Bandung Barat.
Bey mengatakan, amanat yang diberikan kepada Ade Zakir sebagi Pj Bupati Bandung Barat diharapkan dapat dijalan dengan baik. Terutama dalam menjaga integritasnya saat bertugas.
Mengingat, kasus korupsi kerap kali menimpa sejumlah pemimpin di Bandung Barat. Tercatat, sudah ada tiga kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
Pertama adalah Abu Bakar, Bupati Bandung Barat periode 2008-2013 dan 2013-2018 ini divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi penggalangan dana ke sejumlah kepala dinas untuk pencalonan istrinya dalam Pilkada 2018.
Kedua yakni Aa Umbara Sutisna, Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 juga terseret kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat tahun 2020.
Ketiga dan terbaru adalah Arsan Latif, meski kasusnya tidak terjadi di Bandung Barat, namun penetapan Arsan dalam kasus korupsi menambah daftar nama bupati di Bandung Barat yang terjerat kasus rasuah.
"Integritas, jaga integritas ya," ucap Bey.
Bey meyakini, Ade Zakir bisa menjaga integritasnya saat bertugas. Mengingat, dia sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat.
"Mudah-mudahan karena beliau adalah Sekda, jadi sudah tahu betul aturan hukum yang mesti ditaati seperti apa," ungkapnya.
Di sisi lain, Bey juga meminta Ade Zakir segera berkolaborasi dengan pihak swasta dan juga masyarakat sipil dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian, melanjutkan sejumlah program kerja yang sudah dijalankan dari pemimpin sebelumnya.
"Saya harap segera menjalanin kolaboratif dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil agar dilibatkan," ujarnya.
Bey pun menginstruksikan kepada Ade untuk waspada dengan kejadian pergerakan tanah yang berpotensi menjadi bencana. Bencana pergerakan tanah yang terjadi di Rongga awal tahun ini agar dijadikan pelajaran.
"Yang saya sampaikan masalah tanah bergerak mereka di Bandung Barat, bencana. Jadi harus ada edukasi kepada masyarakat supaya berhati-hati," jelasnya.
Menurutnya, Pemkab Bandung Barat harus rutin menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di zona merah pergerakan tanah.
Apalagi, saat ini sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau dengan curah hujan yang tidak tinggi.
"(Pergerakan tanah) terjadi saat kemarau panjang kemudian hujan, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena kita menuju kemarau, tapi walaupun hujan kadang-kadang, itu bisa banget makanya harus berhati-hati," tandasnya.
Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (15/6/2024) itu atas keputusan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) Nomor 100.2.1.3-1308 tahun 2024 tentang pengangkatan Pj Bupati Bandung Barat.
Bey mengatakan, amanat yang diberikan kepada Ade Zakir sebagi Pj Bupati Bandung Barat diharapkan dapat dijalan dengan baik. Terutama dalam menjaga integritasnya saat bertugas.
Mengingat, kasus korupsi kerap kali menimpa sejumlah pemimpin di Bandung Barat. Tercatat, sudah ada tiga kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
Pertama adalah Abu Bakar, Bupati Bandung Barat periode 2008-2013 dan 2013-2018 ini divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi penggalangan dana ke sejumlah kepala dinas untuk pencalonan istrinya dalam Pilkada 2018.
Kedua yakni Aa Umbara Sutisna, Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 juga terseret kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat tahun 2020.
Ketiga dan terbaru adalah Arsan Latif, meski kasusnya tidak terjadi di Bandung Barat, namun penetapan Arsan dalam kasus korupsi menambah daftar nama bupati di Bandung Barat yang terjerat kasus rasuah.
"Integritas, jaga integritas ya," ucap Bey.
Bey meyakini, Ade Zakir bisa menjaga integritasnya saat bertugas. Mengingat, dia sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat.
"Mudah-mudahan karena beliau adalah Sekda, jadi sudah tahu betul aturan hukum yang mesti ditaati seperti apa," ungkapnya.
Di sisi lain, Bey juga meminta Ade Zakir segera berkolaborasi dengan pihak swasta dan juga masyarakat sipil dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian, melanjutkan sejumlah program kerja yang sudah dijalankan dari pemimpin sebelumnya.
"Saya harap segera menjalanin kolaboratif dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil agar dilibatkan," ujarnya.
Bey pun menginstruksikan kepada Ade untuk waspada dengan kejadian pergerakan tanah yang berpotensi menjadi bencana. Bencana pergerakan tanah yang terjadi di Rongga awal tahun ini agar dijadikan pelajaran.
"Yang saya sampaikan masalah tanah bergerak mereka di Bandung Barat, bencana. Jadi harus ada edukasi kepada masyarakat supaya berhati-hati," jelasnya.
Menurutnya, Pemkab Bandung Barat harus rutin menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada di zona merah pergerakan tanah.
Apalagi, saat ini sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau dengan curah hujan yang tidak tinggi.
"(Pergerakan tanah) terjadi saat kemarau panjang kemudian hujan, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena kita menuju kemarau, tapi walaupun hujan kadang-kadang, itu bisa banget makanya harus berhati-hati," tandasnya.
(shf)
Explore More