Akademika dan Masyarakat Sipil Sumbar Menuntut Kecurangan Pemilu Harus Diusut Tuntas
Rabu, 20 Maret 2024 - 20:21 WIB
loading...
Ratusan Ratusan akademika dan masyarakat sipil Sumatra Barat melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Sudirman, Kota Padang, Rabu (20/3/2024). Foto/Rus Akbar
A
A
A
PADANG - Ratusan akademika dan masyarakat sipil Sumatra Barat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Sudirman, Kota Padang, Rabu (20/3/2024). Dalam aksi Ibu Pertiwi Memanggi, mereka menuntut praktik-praktik kecurangan dan penyimpangan bernegara itu diusut tuntas.
Menurut Hary Efendi Iskandar, sebagai salah satu inisiator aksi, saat ini praktik politik kekuasaan telah mengesampingkan prinsip-prinsip keadaban seperti kewarasan, kebenaran, moral dan etika dalam mengelola negara dan pemerintahan. “Akibatnya menimbulkan tatanan demokrasi dan keadilan di negeri ini terancam runtuh,” katanya.
Saat ini, kata Ajo, panggilan akrab Hary, praktik-praktik politik kekuasaan yang diperankan oleh para pemegang kekuasaan terendus melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024. Di mana pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat menjadi seremonial belaka.
“Begitu pula dengan penyelenggara pemilunya (KPU dan Bawaslu) seperti tidak berdaya menjawab kehendak publik yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang amat serius tentang kredibilitas pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Baca juga; Aksi Rakyat Tolak Pilpres Cacat, Dukung Hak Angket DPR Makzulkan Jokowi
Hary menambahkan, saat ini kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2024 ini telah mendapat perhatian serius dari dunia Internasional. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa turut mempertanyakan netralitas seorang Presiden Joko Widodo, dan legalitas pemilu di Indonesia.
“Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan sembari merajuk berbagai kekuatan akademik, kekuatan masyarakat sipil kekuatan ormas dan kita terus gelindingkan ini sebagai kekuatan bola salju,” ujarnya.
Hary menjelaskan, aksi ini tidak ada kaitannya kalah menang Pemilu. Aksi ini respons masyarakat terhadap Presiden Jokowi yang secara terang-terangan tidak malu-malu memperagakan sikap tidak netral.
Menurut Hary Efendi Iskandar, sebagai salah satu inisiator aksi, saat ini praktik politik kekuasaan telah mengesampingkan prinsip-prinsip keadaban seperti kewarasan, kebenaran, moral dan etika dalam mengelola negara dan pemerintahan. “Akibatnya menimbulkan tatanan demokrasi dan keadilan di negeri ini terancam runtuh,” katanya.
Saat ini, kata Ajo, panggilan akrab Hary, praktik-praktik politik kekuasaan yang diperankan oleh para pemegang kekuasaan terendus melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024. Di mana pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat menjadi seremonial belaka.
“Begitu pula dengan penyelenggara pemilunya (KPU dan Bawaslu) seperti tidak berdaya menjawab kehendak publik yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang amat serius tentang kredibilitas pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Baca juga; Aksi Rakyat Tolak Pilpres Cacat, Dukung Hak Angket DPR Makzulkan Jokowi
Hary menambahkan, saat ini kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2024 ini telah mendapat perhatian serius dari dunia Internasional. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa turut mempertanyakan netralitas seorang Presiden Joko Widodo, dan legalitas pemilu di Indonesia.
“Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan sembari merajuk berbagai kekuatan akademik, kekuatan masyarakat sipil kekuatan ormas dan kita terus gelindingkan ini sebagai kekuatan bola salju,” ujarnya.
Hary menjelaskan, aksi ini tidak ada kaitannya kalah menang Pemilu. Aksi ini respons masyarakat terhadap Presiden Jokowi yang secara terang-terangan tidak malu-malu memperagakan sikap tidak netral.
Lihat Juga :
