Demo di Kantor Bawaslu DIY, Warga Jogja Tuntut Pilpres Ulang Tanpa Jokowi
loading...
Massa membawa spanduk bertuliskan pilpres ulang tanpa Jokowi saat menggelar demo di Kantor Bawaslu DIY, Kamis (22/02/2024). Foto/Yohanes Demo.
A
A
A
YOGYAKARTA - Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) menggeruduk kantor Bawaslu DIY, Kamis (22/02/2024). Massa datang dengan membawa spanduk bertuliskan 'pilpres ulang tanpa Jokowi'.
Koordinator Aksi, Arya Yudha mengatakan, aksi ini muncul sebagai protes terhadap kinerja Bawaslu yang menurutnya buruk karena begitu banyak kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu 2024 ini.
"Kami menilai bahwa Bawaslu tidak ada kinerja, hanya formalitas saja digaji oleh negara lalu dinaikkan tunjangannya. Lalu, oleh karena itu sudah seyogyanya kita mendatangi Bawaslu, mengingatkan kepada Bawaslu, ayo dong. Seperti yang sudah kita tahu tadi, cegah, awasi tindak, tapi sejauh ini mana ada kerja pencegahannya. Money politik masih terjadi di mana-mana," kata dia, Kamis (22/02/2024).
Di sisi lain, kata dia, Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi negara yang seharusnya bisa mengambil sikap atas kondisi politik saat ini malah berpihak kepada salah satu paslon dan membiarkan terjadinya kecurangan tanpa melakukan tindakan pencegahan.
"Jokowi sebagai presiden tentu dia adalah ujung tombak hancur dan leburnya bangsa ini. Harusnya bisa Jokowi ini, oh, pemilu ini tidak baik. Apakah karena Jokowi itu putranya mencalonkan lalu dia tidak pada posisi netral, mungkin saja," katanya.
Oleh karena itu, menurutnya pilpres ini harus diulang namun tanpa cawe-cawe Jokowi terhadap salah satu paslon. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara harus berada pada posisi netral dan tidak memihak kelompok tertentu.
"Harusnya sebagai presiden (Jokowi) sebagai negarawan, ya adil dong, sebagai bapak bangsa, adil dong,. tidak melihat satu, dua, tiganya, tapi proses yang baik, seperti ketika dia berangkat menjadi presiden. Harusnya mengambil langkah (ketika terjadi kecurangan) sebagai presiden," katanya.
Adapun, dalam demo ini, massa aksi juga menyerahkan penghargaan kerupuk melempem award kepada Bawaslu DIY. Mereka menganalogikan Bawaslu sebagai kerupuk yang melempem karena dianggap lemah dalam mengawasi dan menindak kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat proses pemilu.
Koordinator Aksi, Arya Yudha mengatakan, aksi ini muncul sebagai protes terhadap kinerja Bawaslu yang menurutnya buruk karena begitu banyak kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu 2024 ini.
"Kami menilai bahwa Bawaslu tidak ada kinerja, hanya formalitas saja digaji oleh negara lalu dinaikkan tunjangannya. Lalu, oleh karena itu sudah seyogyanya kita mendatangi Bawaslu, mengingatkan kepada Bawaslu, ayo dong. Seperti yang sudah kita tahu tadi, cegah, awasi tindak, tapi sejauh ini mana ada kerja pencegahannya. Money politik masih terjadi di mana-mana," kata dia, Kamis (22/02/2024).
Di sisi lain, kata dia, Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi negara yang seharusnya bisa mengambil sikap atas kondisi politik saat ini malah berpihak kepada salah satu paslon dan membiarkan terjadinya kecurangan tanpa melakukan tindakan pencegahan.
"Jokowi sebagai presiden tentu dia adalah ujung tombak hancur dan leburnya bangsa ini. Harusnya bisa Jokowi ini, oh, pemilu ini tidak baik. Apakah karena Jokowi itu putranya mencalonkan lalu dia tidak pada posisi netral, mungkin saja," katanya.
Oleh karena itu, menurutnya pilpres ini harus diulang namun tanpa cawe-cawe Jokowi terhadap salah satu paslon. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara harus berada pada posisi netral dan tidak memihak kelompok tertentu.
"Harusnya sebagai presiden (Jokowi) sebagai negarawan, ya adil dong, sebagai bapak bangsa, adil dong,. tidak melihat satu, dua, tiganya, tapi proses yang baik, seperti ketika dia berangkat menjadi presiden. Harusnya mengambil langkah (ketika terjadi kecurangan) sebagai presiden," katanya.
Adapun, dalam demo ini, massa aksi juga menyerahkan penghargaan kerupuk melempem award kepada Bawaslu DIY. Mereka menganalogikan Bawaslu sebagai kerupuk yang melempem karena dianggap lemah dalam mengawasi dan menindak kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat proses pemilu.
(hri)
Explore More