Sejarah dan Asal-usul Nama Asahan, Berawal dari Perjalanan Sultan Iskandar Muda ke Johor dan Malaka

Pemerintahan kesultanan Asahan dimulai pada tahun 1630. Hal itu berlangsung sejak Sultan Asahan I dilantik hingga Sultan Asahan XI.

Pemerintahan di daerah Asahan juga dijalankan oleh datuk-datuk di Wilayah Batu Bara. Ada kemungkinan adanya kerajaan-kerajaan kecil lainnya.



Pada 22 September 1865, Belanda berhasil mengambil alih Kesultanan Asahan. Hal ini membuat kesultanan dipegang oleh Belanda.

Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan/Tanjung Balai dijalankan oleh seorang Kontroler, yang diperkuat melalui Gouverments Besluit pada 30 September 1867.

Kerajaan Sultan Asahan dan pemerintahan Datuk-Datuk di wilayah Batu Bara tetap diakui oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya.

Pada 13 Maret 1942, pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan oleh Jepang. Setelah itu, Pemerintahan Fasisme Jepang menggantikan Pemerintahan Belanda.

Wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa distrik, seperti Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat, dan Sei Kepayang. Pemerintahan Fasisme Jepang berakhir pada 14 Agustus 1945, hingga pada 17 Agustus 1945, Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diumumkan.

Sesuai dengan perkembangan tata negara Republik Indonesia, pada September 1945, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan dibentuk.

Pada saat itu, pemerintahan Jepang sudah tidak ada lagi, tetapi pemerintahan kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara masih berjalan.