Gelar Mudzakarah Perhajian, Kemenag Bahas Istitha'ah Kesehatan

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menyampaikan, kegiatan mudzakarah perhajian ini penting setiap tahun dilaksanakan. Hal ini mengingat permasalahan haji terus berkembang.

Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk merumuskan kebijakan baru melalui penyelenggaraan mudzakarah. Pasalnya, angka kematian paling tinggi dalam 10 tahun terakhir menjadi catatan dalam pelayanan haji tahun 2023.

"Data perlu dikaji kembali agar dapat rekomendasi syarat istitha'ah (kesehatan) sebelum penyelenggaraan ibadah haji," ujarnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mendukung gagasan Menag Yaqut Cholil Qoumas untuk mendahulukan istitha'ah kesehatan daripada istitha'ah pelunasan ONH.

"Komisi VIII mendukung ide Gus Menteri yang mengusulkan perubahan pendekatan kesehatan dengan mendahulukan istitha'ah kesehatan sebelum pelunasan. Sebelum pelunasan harus clear dulu istitha'ah kesehatannya," ujarnya.

Kahfi menyebut bahwa soal kesehatan sudah diatur Menteri Kesehatan. Ia menegaskan bahwa terkait istitha'ah kesehatan, jemaah haji yang lolos mestilah orang yang betul-betul sehat, bugar fisik dan psikisnya.

"(Selama ini) toleransinya terlalu tinggi. Kalau mau tegas, persoalan kesehatan ini selesai, kalau pakai pendekatan non-toleransi," ujarnya.

Sementara, Rektor UMY Gunawan Budiyanto menaruh harapan besar kegiatan Mudzakarah Perhajian ini dapat menghasilkan keputusan yang mampu meningkatkan pelayanan bagi tamu-tamu Allah SWT.

"Semoga acara Mudzakarah dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan bermanfaat bagi peningkatan pelayanan perhajian di masa yang akan datang," ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri juga Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, perwakilan ormas Islam, para kiai, ulama, pengasuh pondok pesantren, serta kepala kantor wilayah se-Indonesia.