Pemprov Banten Raih Penghargaan dan Apresiasi Berkat Pencapaian Positif di Berbagai Sektor

Dan poin terakhir yakni digitalisasi pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan elektronik, Pemprov Banten telah menetapkan Pergub Nomor 19 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Banten telah memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,15 dengan predikat baik.

Penghargaan
Pemprov Banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam akuntabilitas keuagan sebanyak tujuh kali berturut-turut. Pemprov Banten juga terus pro aktif bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi, diantaranya melalui pemenuhan monitoring center for prevention (MCP KPK) dan sosialisasi anti korupsi.

Selain itu, pencegahan korupsi juga dilakukan melalui keterbukaan informasi publik. Saat ini capaian predikat keterbukaan informasi masuk kategori tertinggi atau informatif. Dalam pengelolaan sumber daya manusia di daerah pemerintahan, Pemprov Banten juga memperoleh apresiasi dari BKN dengan empat penghargaan BKN Award 2022 pada kategori penerapan pemanfaatan data sistem dan informasi computer assisted test (cat), penerapan manajemen kinerja, piloting sistem informasi aparatur negara pelayanan kenaikan pangkat, dan peningkatan pelayanan kepegawaian BKD.

Dalam APBD 2023, pendapatan daerah hingga 30 September 2023 telah mencapai 71,93 persen yang secara nasional masuk sepuluh daerah tertinggi. Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2023 hingga September 2023 berada di angka 58,17 persen yang menempati urutan kesembilan tertinggi secara nasional.

Pendidikan dan kesehatan
Pada sektorpendidikan, Provinsi Banten telah memiliki 614 SMA, 746 SMK, dan 109 SKH negeri dan swasta. Dengan jumlah guru sebanyak 26.187 jiwa dan tenaga kependidikan sebanyak 9.997 jiwa.

Selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi sekolah, Banten juga melaksanakan program pendidikan gratis melalui bantuan operasional sekolah daerah serta pemberian hibah pada SMA, SMK, dan SKH swasta. Melalui langkah tersebut, Pemprov Banten meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yakni Anugerah Mendeka Belajar Kategori Transformasi Pembelajaran.

Sedangkan untuk sektor kesehatan, cakupan pelayanan jaminan kesehatan melalui skema UHC (universal health coverage) Banten telah mencapai 94,44 persen. Melalui skema ini, masyarakat dapat menerima layanan kesehatan gratis di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnyamenggunakan BPJS.

Ditahun 2023, Banten telah memiliki 126 rumah sakit, 251 puskesmas, 1.703 klinik dan didukung oleh total 14.601 tenaga medis yang terdiridari dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis dan 26.589 paramedis yang terdiri dari tenaga di bidang perawat, dan 744 tenaga kesehatan gizi.

Upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan melalui kolaborasi dan aksi konvergensi penurunan stunting telah membuahkan hasil yang nyata. Prevalensi stunting pada tahun 2022 berada di angka 20 persen terjadi penurunan prevalensi stunting pada delapan kab/kota di sebanyak 4,5 persen.

Berdasarkan data EPPGBM Februari 2023, angka stunting yang semula 20,0 persen mengalami penurunan menjadi 16,4 persen. Kemudian berdasarkan aplikasi e-dasawisma yang kembangkan oleh TP PKK, per 22 Agustus 2023, dari jumlah 29.794 anak stunting kini tersisa sebanyak 19.192 anak.