Pemprov Banten Raih Penghargaan dan Apresiasi Berkat Pencapaian Positif di Berbagai Sektor

BANTEN - Tanggal 4 Oktober merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Banten. Pasalnya, pada 4 Oktober 2000 Banten secara resmi menjadi sebuah daerah otonom terpisah yang sebelumnya masuk ke bagian Provinsi Jawa Barat.

Perjalanan panjang pembentukan Provinsi Banten telah banyak meraih pencapaian positif. Pencapaian tersebut didapat dari beragam sektor seperti infrastruktur, kesehatan, penurunan angka stunting, peningkatan sumber daya manusia. Hasil memuaskan ini juga berkat kerja samaseluruh elemen masyarakat yakni para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintahan DPRD kabupaten/kota, serta mahasiswa.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa pasca pandemi Covid-19, Pemprov Banten dituntut terus berinovasi, bersinergi, serta menyatukan visi-misi dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Banten seperti yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02-5,15 persen, yang pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-o-y). Begitu pula pada sektortenaga kerja pada tahun 2022 mengalami tren positif yang ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,98 persen pada tahun 2021 menjadi 7,97 persen pada tahun 2023.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi 6,17 persen atau 826,13 ribu jiwa pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional dengan nilai9,36 persen. Kemudian gini ratio pada tahun 2007 sebesar 0,370 menjadi 0,368 pada tahun 2023. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan kondisi ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin.

Pembangunan sumber daya manusia secara konsisten juga terus mengalami kemajuan, yang ditandai dariindeks pembangunan manusia (IPM). IPM Banten mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2007, IPM Banten sebesar 61,14 persen dan pada tahun 2022 IPM Banten mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 72,72 poin. Capaian tersebut berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72.91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional.

Al Muktabar mengatakan bahwa berdasarkan Permen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tematik Nomor 3 tahun 2023. Aspek tata kelola pemerintahan berfokus pada empat tema pelaksanaan yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan serta percepatan prioritas aktualitas presiden, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Pertama, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yakni target pemerintah pusat nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024. Adapun capaian Provinsi Banten dalam penuntasan kemiskinan ekstrem pada periode September tahun 2022 sebesar 0,43 persen yang berada di atas capaian nasional yakni 1,74 persen.

Kedua, peningkatan realisasi investasi, dimana pada semester I 2023 realisasi investasi Rp50,66 triliun masuk ke dalam peringkat lima secara nasional dan yang ketiga yakni pengendalian tingkat inflasi melalui upaya pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah yang dijadwalkan hingga 87 kali, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

Keempat, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui program belanja pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog lokal yang lebih banyak disediakan oleh penyedia lokal atau pelaku usaha daerah.