Pemprov Banten Raih Penghargaan dan Apresiasi Berkat Pencapaian Positif di Berbagai Sektor

BANTEN - Tanggal 4 Oktober merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Banten. Pasalnya, pada 4 Oktober 2000 Banten secara resmi menjadi sebuah daerah otonom terpisah yang sebelumnya masuk ke bagian Provinsi Jawa Barat.

Perjalanan panjang pembentukan Provinsi Banten telah banyak meraih pencapaian positif. Pencapaian tersebut didapat dari beragam sektor seperti infrastruktur, kesehatan, penurunan angka stunting, peningkatan sumber daya manusia. Hasil memuaskan ini juga berkat kerja samaseluruh elemen masyarakat yakni para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintahan DPRD kabupaten/kota, serta mahasiswa.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa pasca pandemi Covid-19, Pemprov Banten dituntut terus berinovasi, bersinergi, serta menyatukan visi-misi dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Banten seperti yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02-5,15 persen, yang pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (y-o-y). Begitu pula pada sektortenaga kerja pada tahun 2022 mengalami tren positif yang ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,98 persen pada tahun 2021 menjadi 7,97 persen pada tahun 2023.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan dari tahun 2007 sebesar 9,07 persen menjadi 6,17 persen atau 826,13 ribu jiwa pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional dengan nilai9,36 persen. Kemudian gini ratio pada tahun 2007 sebesar 0,370 menjadi 0,368 pada tahun 2023. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan kondisi ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin.

Pembangunan sumber daya manusia secara konsisten juga terus mengalami kemajuan, yang ditandai dariindeks pembangunan manusia (IPM). IPM Banten mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2007, IPM Banten sebesar 61,14 persen dan pada tahun 2022 IPM Banten mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 72,72 poin. Capaian tersebut berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72.91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional.

Al Muktabar mengatakan bahwa berdasarkan Permen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tematik Nomor 3 tahun 2023. Aspek tata kelola pemerintahan berfokus pada empat tema pelaksanaan yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan serta percepatan prioritas aktualitas presiden, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Pertama, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yakni target pemerintah pusat nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024. Adapun capaian Provinsi Banten dalam penuntasan kemiskinan ekstrem pada periode September tahun 2022 sebesar 0,43 persen yang berada di atas capaian nasional yakni 1,74 persen.

Kedua, peningkatan realisasi investasi, dimana pada semester I 2023 realisasi investasi Rp50,66 triliun masuk ke dalam peringkat lima secara nasional dan yang ketiga yakni pengendalian tingkat inflasi melalui upaya pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah yang dijadwalkan hingga 87 kali, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

Keempat, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui program belanja pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog lokal yang lebih banyak disediakan oleh penyedia lokal atau pelaku usaha daerah.

Dan poin terakhir yakni digitalisasi pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan elektronik, Pemprov Banten telah menetapkan Pergub Nomor 19 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Banten telah memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,15 dengan predikat baik.

Penghargaan
Pemprov Banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam akuntabilitas keuagan sebanyak tujuh kali berturut-turut. Pemprov Banten juga terus pro aktif bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi, diantaranya melalui pemenuhan monitoring center for prevention (MCP KPK) dan sosialisasi anti korupsi.

Selain itu, pencegahan korupsi juga dilakukan melalui keterbukaan informasi publik. Saat ini capaian predikat keterbukaan informasi masuk kategori tertinggi atau informatif. Dalam pengelolaan sumber daya manusia di daerah pemerintahan, Pemprov Banten juga memperoleh apresiasi dari BKN dengan empat penghargaan BKN Award 2022 pada kategori penerapan pemanfaatan data sistem dan informasi computer assisted test (cat), penerapan manajemen kinerja, piloting sistem informasi aparatur negara pelayanan kenaikan pangkat, dan peningkatan pelayanan kepegawaian BKD.

Dalam APBD 2023, pendapatan daerah hingga 30 September 2023 telah mencapai 71,93 persen yang secara nasional masuk sepuluh daerah tertinggi. Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2023 hingga September 2023 berada di angka 58,17 persen yang menempati urutan kesembilan tertinggi secara nasional.

Pendidikan dan kesehatan
Pada sektorpendidikan, Provinsi Banten telah memiliki 614 SMA, 746 SMK, dan 109 SKH negeri dan swasta. Dengan jumlah guru sebanyak 26.187 jiwa dan tenaga kependidikan sebanyak 9.997 jiwa.

Selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi sekolah, Banten juga melaksanakan program pendidikan gratis melalui bantuan operasional sekolah daerah serta pemberian hibah pada SMA, SMK, dan SKH swasta. Melalui langkah tersebut, Pemprov Banten meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yakni Anugerah Mendeka Belajar Kategori Transformasi Pembelajaran.

Sedangkan untuk sektor kesehatan, cakupan pelayanan jaminan kesehatan melalui skema UHC (universal health coverage) Banten telah mencapai 94,44 persen. Melalui skema ini, masyarakat dapat menerima layanan kesehatan gratis di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnyamenggunakan BPJS.

Ditahun 2023, Banten telah memiliki 126 rumah sakit, 251 puskesmas, 1.703 klinik dan didukung oleh total 14.601 tenaga medis yang terdiridari dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis dan 26.589 paramedis yang terdiri dari tenaga di bidang perawat, dan 744 tenaga kesehatan gizi.

Upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan melalui kolaborasi dan aksi konvergensi penurunan stunting telah membuahkan hasil yang nyata. Prevalensi stunting pada tahun 2022 berada di angka 20 persen terjadi penurunan prevalensi stunting pada delapan kab/kota di sebanyak 4,5 persen.

Berdasarkan data EPPGBM Februari 2023, angka stunting yang semula 20,0 persen mengalami penurunan menjadi 16,4 persen. Kemudian berdasarkan aplikasi e-dasawisma yang kembangkan oleh TP PKK, per 22 Agustus 2023, dari jumlah 29.794 anak stunting kini tersisa sebanyak 19.192 anak.

Infrastruktur
Pemprov Banten terus berkomitmen untuk menuntaskan 100 persen tingkat kemantapan jalan dan jembatan serta pemenuhan spesifikasi teknis jalan provinsi. Dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), pemprov menyiapkan pengelolaan dan pengembangan SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindang Heula dengan alokasi daerah layanan yang meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Kilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Pemprov terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni terutama bagi korban bencana dan penduduk yang berada pada kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi. Pada tahun 2022 telah tertangani 66 RTLH dan pada tahun 2023 telah dialokasikan penanganan 247 RTLH.

Provinsi Banten dikenal sebagai lumbung listrik Indonesia. Karena listrik yang dihasilkan Banten mencapai 6.935 MW dengan pemakaian daya Banten hanya 3.416 MW. Surplus tersebut harus terkompensasi dengan pemenuhan rasio elektrifikasi. Dari target 100 persen seluruh rumah teraliri listrik kini telah tercapai 97,67 persen.

Ekonomi
Pada bidang pembangunan ekonomi, kebijakan dan intervensi telah dilakukan pemprov Banten, khususnya pada sektor pangan. kedepannya dapat menjadi poros pangan nasional, dengan posisi strategis terhubung antara sentra produksi di Sumatra dengan sentra konsumsi di Jawa, terlebih adanya jalan tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera bila tuntas terbangun.

Berkaitan dengan kedaulatan pangan, adatiga pilar utama yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilitas pasokan serta pemanfaatan pangan melalui konsumsi, keamanan dan mutu pangan. Saat ini, Banten dalam kondisi yang telah mampu mewujudkan kemandirian pangan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, pengembangan potensi pangan lokal, diversifikasi pangan, penguatan kapasitas petani, peningkatan sarana prasarana pertanian, dan peran aktif masyarakat serta mitigasi risiko pangan melalui penyediaan cadangan pangan.

Realisasi produksi padi Januari-Agustus 2023 mencapai1,65 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 1,04 juta ton beras. Kemudian prognosa produksi padi bulan September-Desember 756,4 ribu ton GKG atau setara dengan 478,2 ribu ton beras sehingga diproyeksikan pada tahun 2023, produksi padi sebanyak 2,4 juta ton GKG atau setara dengan 1,5 juta ton beras dan kebutuhan beras pada tahun 2023 sebanyak 1,4 juta ton beras, yang artinya Banten telah mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri bahkan neraca produksi beras mengalami surplus sebanyak 128,3 ribu ton.

Mengenaipermasalahan kemarau panjang, Pemprov Banten juga telah mengantisipasimelaluiketersediaan cadangan pangan pemerintah sebesar 214,99 ton beras dan beras persediaan sumber dana insentif daerah sebesar 2.139,17 ton beras yang siap disalurkan apabila masyarakat membutuhkan.

Banten memiliki pangan lokal yang dapat diandalkan dalam kondisi kekeringan yakni jagung, pisang, porang, singkong, talas beneng, sukun dan ubi jalar. Dengan Identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan, peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan masa tanam, peningkatan ketersediaan airmelaluipengoptimalan fasilitas dam, parit, sumur pantek, power threaser, sumur resapan, dan pompanisasi serta pengelolaan jaringan irigasi sepanjang 361,3 kilometer dengan luas layanan mencapai 29,211 hektare.

Untuk bidang Kelautan dan Perikanan, Pemprov Banten telah melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan yakni Labuan, Binuangeun, Cikeusik, dan Cituis dalam bentuk pembangunan tanggul pemecah ombak, docking, pemagaran, pengerukan dan perbaikan dermaga pendaratan, serta perkampungan nelayan. Deretan keberhasilan tersebut merupakan bentuk sinergi antara legislatif, eksekutif dan juga masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, Pemprov Banten telah mengambil langkah strategis melalui Perda No. 5 tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 yakni dengan membentuk dana cadangan Rp650 miliar melalui APBD 2023 dan APBD 2024.