Mahasiswa Didorong Jadi Agen Edukasi Pembayaran Digital
loading...
A
A
A
SEMARANG - Perubahan pola transaksi masyarakat pada era transformasi digital ditandai dengan peningkatan adopsi transaksi tunai menjadi non tunai. Perubahan model transaksi ini patut dibarengi dengan literasi.
Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Prof. Suharnomo saat kuliah umum “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Digitalisasi”, Selasa (30/5/2023).
“Akseptasi yang tinggi juga perlu diiringi dengan peningkatan literasi masyarakat,” tambah Prof. Suharnomo pada kegiatan hasil kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Jateng bertajuk Program BI Mengajar itu.
Baca juga: Musim Kemarau, Krisis Air Bersih Kembali Melanda Warga Pulosari Pemalang
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D, menambahkan perubahan teknologi belum tentu jadi motor pertumbuhan ekonomi jika tidak mendorong produktivitas.
Sebab itu, dia mengajak mahasiswa melihat tantangan dan peluang inovasi di era digital ini. “Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambah Syakir.
Berangkat dari hal tersebut, sebutnya, Indonesia masih perlu memaksimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi serta mengatasi beberapa kendala utamanya. Di antaranya; regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) agar siap menghadapi tantangan digitalisasi.
Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwisaputra mengemukakan pihaknya mendukung penuh digitalisasi dengan memastikan kelancaran pembayaran yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
“Arah kebijakan sistem pembayaran untuk menavigasi peran industri dan mengintegrasikan potensi ekonomi dan keuangan digital,” katanya.
Rahmat menekankan terdapat 5 inisiatif utama BSPI, yakni Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), Sistem Pembayaran Ritel, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi, serta Reformasi Regulasi, Perizinan dan Pengawasan.
Rahmat juga menjelaskan, sistem pembayaran tidak hanya diimplementasikan pada industri besar. Namun, juga menjangkau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penyokong utama perekonomian Indonesia.
“Ini melalui on boarding pada e-commerce dan penggunaan transaksi non tunai,” tambahnya.
Dia mencontohkan, pada kanal QRIS, saat ini terdapat 98,25% mechant QRIS yang merupakan UMKM, terbanyak ada di Kota Semarang.
Pada kegiatan itu, Rahmat mengajak para mahasiswa untuk ikut mendorong penggunaan pembayaran digital dengan tetap mengedepankan literasi. Mahasiswa dipandang sebagai generasi melek digital diharapkan jadi agen edukasi pembayaran digital khususnya di Jateng.
“Agar masyarakat turut mendukung inovasi sistem pembayaran terkini dan terhindar dari modus kejahatan di era digital,” tandasnya.
Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Prof. Suharnomo saat kuliah umum “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Digitalisasi”, Selasa (30/5/2023).
“Akseptasi yang tinggi juga perlu diiringi dengan peningkatan literasi masyarakat,” tambah Prof. Suharnomo pada kegiatan hasil kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Jateng bertajuk Program BI Mengajar itu.
Baca juga: Musim Kemarau, Krisis Air Bersih Kembali Melanda Warga Pulosari Pemalang
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D, menambahkan perubahan teknologi belum tentu jadi motor pertumbuhan ekonomi jika tidak mendorong produktivitas.
Sebab itu, dia mengajak mahasiswa melihat tantangan dan peluang inovasi di era digital ini. “Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambah Syakir.
Berangkat dari hal tersebut, sebutnya, Indonesia masih perlu memaksimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi serta mengatasi beberapa kendala utamanya. Di antaranya; regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) agar siap menghadapi tantangan digitalisasi.
Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwisaputra mengemukakan pihaknya mendukung penuh digitalisasi dengan memastikan kelancaran pembayaran yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
“Arah kebijakan sistem pembayaran untuk menavigasi peran industri dan mengintegrasikan potensi ekonomi dan keuangan digital,” katanya.
Rahmat menekankan terdapat 5 inisiatif utama BSPI, yakni Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), Sistem Pembayaran Ritel, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi, serta Reformasi Regulasi, Perizinan dan Pengawasan.
Rahmat juga menjelaskan, sistem pembayaran tidak hanya diimplementasikan pada industri besar. Namun, juga menjangkau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penyokong utama perekonomian Indonesia.
“Ini melalui on boarding pada e-commerce dan penggunaan transaksi non tunai,” tambahnya.
Dia mencontohkan, pada kanal QRIS, saat ini terdapat 98,25% mechant QRIS yang merupakan UMKM, terbanyak ada di Kota Semarang.
Pada kegiatan itu, Rahmat mengajak para mahasiswa untuk ikut mendorong penggunaan pembayaran digital dengan tetap mengedepankan literasi. Mahasiswa dipandang sebagai generasi melek digital diharapkan jadi agen edukasi pembayaran digital khususnya di Jateng.
“Agar masyarakat turut mendukung inovasi sistem pembayaran terkini dan terhindar dari modus kejahatan di era digital,” tandasnya.
(msd)