Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Lantik Pj. Bupati Barsel dan Kobar di Tengah Aksi Penolakan

Usai berbincang dengan awak media, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta anggota Forkopimda menemui massa yang setia menunggu sampai prosesi pelantikan selesai, untuk kembali menyampaikan aspirasi mereka.

Perwakilan MP3D Kalteng Ingkit B.S Djaper menyampaikan bentuk kekecewaan masyarakat Kalteng terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, yang memaksakan diri dan menempatkan posisi Gubernur Kalteng terjebak dalam pilihan yang sangat sulit, yaitu harus melantik.

“Kami tidak menolak sebenarnya, cuma bentuk kekecewaan kami terhadap Pemerintah Pusat, kami harus tunduk dan taat terhadap ketentuan yang mengikat. Hati nurani kami tergores, hati kami luka karena kami masyarakat Kalteng mempunyai SDM yang mampu dan cakap dalam berkarya untuk membangun Kalimantan Tengah,” ucap Ingkit.

Ia meminta seluruh stakeholders bersama-sama menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden RI. “Kalimantan Tengah menjadi salah satu lumbung besar suara yang mendukung Bapak Jokowi selama dua periode. Kami dukung semua kebijakan beliau, bahkan pemindahan IKN pun kita selalu mendukung dengan maksimal, tapi jangan jadikan kami anak tiri. Leluhur kami menangis, jangan sampai ini terulang di kabupaten lainnya. Kami menerima ini karena kami masih menghargai Bapak Gubernur sebagai pemegang kekuasaan di Kalimantan Tengah dan kami tidak ingin beliau terjepit dengan kondisi ini karena sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,” tutupnya.

Aksi ditutup dengan pembacaan surat terbuka kepada Presiden RI dan penyerahan naskah surat kepada Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya. Subastansi isi surat kepada presiden memohon kesediaan presiden menerima perwakilan masyarakat Kalimantan Tengah, guna secara langsung menyampaikan aspirasi masyarakat Kalteng, dalam hal penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Surat khusus yang berisi pesan-pesan dalam menjalankan tugas, juga diserahkan langsung kepada kedua penjabat bupati.