Menteri ATR BPN Serahkan 2.122 Sertifikat Tanah di Sumsel
loading...
Menteri ATR BPN Indonesia, Hadi Tjahjanto menyerahkan sebanyak 2.122 sertifikat tanah BMD, BMN dan BUMN di Provinsi Sumatera Selatan, kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru, Rabu (12/4/2023). Foto: Istimewa
A
A
A
PALEMBANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Republik Indonesia menyerahkan sebanyak 2.122 sertifikat tanah BMD, BMN dan BUMN di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Menteri ATR BPN Indonesia, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa untuk sertifikat tanah BMD tersebut diserahkan kepada Gubernur Sumsel, Wali Kota Palembang, Bupati Lahat dan Bupati Ogan Komering Ilir.
Kemudian, Hadi juga menyerahkan sertifikat aset BMN diantaranya aset Kepolisian RI, Kemenhan RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Keuangan, serta sertifikat tanah milik BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN di wilayah Sumsel.
"Kita memiliki target sertifikasi itu sebanyak 126 juta dan untuk saat ini baru terdaftar 101,1 juta dan yang sudah tersertifikasi berkisar pada 80 juta bidang tanah," ujarnya, Rabu (12/4/2023).
Hadi menambahkan, pihaknya juga menyasar pada sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah untuk memastikan tidak ada lagi permasalahan pada tahun 2024 mendatang.
"Mulai bulan ini kita juga sudah mulai menjalankan program sertifikat elektronik untuk aset BMN, kemudian nanti dilanjutkan sertifikat elektronik untuk BUMN dan pada bulan September kita ada tambahan untuk masyarakat," jelasnya.
Untuk pelayanan secara elektronik, kata Hadi, ATR BPN telah memiliki empat program diantaranya pelayanan informasi secara elektronik, pelayanan elektronik untuk SKPT, pelayanan elektronik untuk nilai tanah dan pelayanan elektronik untuk hak tanggungan.
Baca juga:
Menteri ATR BPN Indonesia, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa untuk sertifikat tanah BMD tersebut diserahkan kepada Gubernur Sumsel, Wali Kota Palembang, Bupati Lahat dan Bupati Ogan Komering Ilir.
Kemudian, Hadi juga menyerahkan sertifikat aset BMN diantaranya aset Kepolisian RI, Kemenhan RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Keuangan, serta sertifikat tanah milik BUMN seperti PT Pertamina dan PT PLN di wilayah Sumsel.
"Kita memiliki target sertifikasi itu sebanyak 126 juta dan untuk saat ini baru terdaftar 101,1 juta dan yang sudah tersertifikasi berkisar pada 80 juta bidang tanah," ujarnya, Rabu (12/4/2023).
Hadi menambahkan, pihaknya juga menyasar pada sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah untuk memastikan tidak ada lagi permasalahan pada tahun 2024 mendatang.
"Mulai bulan ini kita juga sudah mulai menjalankan program sertifikat elektronik untuk aset BMN, kemudian nanti dilanjutkan sertifikat elektronik untuk BUMN dan pada bulan September kita ada tambahan untuk masyarakat," jelasnya.
Untuk pelayanan secara elektronik, kata Hadi, ATR BPN telah memiliki empat program diantaranya pelayanan informasi secara elektronik, pelayanan elektronik untuk SKPT, pelayanan elektronik untuk nilai tanah dan pelayanan elektronik untuk hak tanggungan.
Baca juga:
Explore More