Asal usul Nama dan Sejarah Situbondo, Kabupaten yang Pernah Dikontrakkan Belanda ke Inggris dan China

JAKARTA - Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur . Luas wilayahnya mencapai 1.693 km2 yang terbagi menjadi 17 kecamatan, 4 kelurahan dan 132 desa.

Dalam perjalanannya, terdapat rangkaian sejarah yang menarik untuk dibahas. Di antaranya adalah mengenai asal usul nama dan juga pembentukan wilayah Administrasinya.

Asal-usul Nama Situbondo

Nama Situbondo berasal dari dua pendapat, pertama berasal dari nama seorang pangeran asal Madura yang bernama Aryo Gaja Situbondo. Nama tersebut diketahui melalui makamnya yang ditemukan di wilayah kota.

Baca juga : Asal-usul dan Sejarah Keberadaan Kabupaten Klaten di Jawa Tengah

Pendapat kedua yakni berasal dari kata siti atau tanah dan bondo berarti ikat, sehingga jika digabung menjadi kalimat tanah yang mengikat. Kata tersebut dikaitkan dengan suatu keyakinan bahwa setiap pendatang yang tiba akan diikat untuk menetap di tanah Situbondo, dikarenakan daerah ini begitu menarik.

Sejarah Kabupaten Situbondo

Dikutip dari laman pemerintahannya, berdirinya Kabupaten Situbondo tak lepas dari sejarah Karesidenan Besuki, sebuah karesidenan pertama yang ada di Jawa Timur. Pemimpin karesidenan pertama kali yakni Ki Pateh Abs (1700) yang kemudian dipasrahkan kepada Tumenggung Joyo Lelono.

Namun pada saat di bawah kekuasaan Joyo Lelono, Situbondo berhasil dikuasai oleh Belanda. Bahkan wilayah ini pernah dikontrakkan oleh Belanda kepada Inggris dan China karena kurangnya biaya pemerintahan.

Setelah berhasil ditebus oleh Belanda, tepat pada tahun 1820 diangkatlah Raden Noto Kusumo putra dan Pangeran Sumenep Madura yang bergelar Raden Tumenggung Prawirodiningrat I sebagai Residen Pertama Karesidenan Besuki.

Pada era pemerintahannya, Prawirodiningrat I telah banyak membantu Belanda dalam membangun Kabupaten Situbondo. Di antaranya adalah Pembangunan Dam Air Pintu Lima di Desa Kotakan Situbondo.

Setelah Prawirodiningrat I meninggal, pada tahun 1830 Karesidenan Besuki dipimpin oleh Prawirodiningrat II. pada masa Pemerintahan Raden Prawirodiningrat II, telah banyak menghasilkan karya yang cukup menonjol diantaranya adalah berdirinya Pabrik Gula di Kabupaten Situbondo, dimulai dan PG. Demas, PG. Wringinanom, PG. Panji, dan PG. Olean.

Atas kerja kerasnya, Raden Prawirodiningrat II kemudian diberi hadiah emas berupa Kalung Emas Bandul Singa. Perlu diketahui bahwa wilayah kekuasaan Situbondo pada masa itu sampai dengan Kabupaten Probolinggo.

Hal itu dibuktikan dengan salah satu putranya pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo. Setelah Raden Prawirodiningrat II meninggal, pemerintahannya diturunkan kepada Raden Prawirodiningrat III. Namun pada perkembanganya kalah jauh dengan wilayah Situbondo.

Sejak saat itu Situbondo telah menjadi wilayah yang maju karena adanya berbagai aktivitas ekonomi di pelabuhannya. Beberapa pelabuhannya yang sering dijadikan pusat ekonomi diantaranya adalah pelabuhan Panarukan, Kalbut dan Jangkar.

Dengan adanya alasan tersebut, pusat pemerintahan Karesidenan Besuki ada yang berpindah ke Kabupaten Situbondo dengan Raden Tumenggung Aryo Soeryo Dipoetro yang diangkat menjadi Bupati Pertama Kabupaten Situbondo.

Sejak saat itu pula Karesidenan Besuki dibagi menjadi 2 yaitu : Besuki termasuk Suboh ke arah Barat hingga Banyuglugur ikut wilayah Kábupaten Bondowoso dan juga Mlandingan ke arah Timur hingga Tapen yang ikut ke wilayah Kabupaten Situbondo.

Hal ini dibuktikan dengan logat bicara orang Besuki yang memiliki kemiripan logat Bondowoso dan logat bicara orang Prajekan mirip dengan logat orang Situbondo.

Baca juga : Mengenal Asal usul dan Sejarah Nama Ponorogo Kota Reog yang Melegenda

Perubahan Nama Kabupaten

Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan. Namun seiring berjalannya waktu barulah pada tahun 1972 atau masa pemerintahan Bupati Achmad Tahir nama kabupatennya diubah menjadi Kabupaten Situbondo.

Penggantian nama tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah.