Hindari Konflik Sosial, Ridwan Kamil Minta Pusat Salurkan Bansos lewat Satu Pintu
Selasa, 28 April 2020 - 16:08 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto/Dok.Humas Pemprov Jabar
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat menyalurkan seluruh bantuan sosial melalui satu pintu untuk mencegah konflik sosial.
Dalam rapat video conference dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil mengungkapkan penyaluran bansos bagi warga terdampak pandemi virus Corona (COVID-19) malah menimbulkan konflik sosial. (Baca : Penerima Bansos Tak Pakai Data Baru, Perangkat Desa di Subang Buat Video Kekecewaan)
Ini terjadi karena banyak terjadi dinamika di lapangan. Masyarakat kebingungan karena bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak datang bersamaan.
"Banyak kementerian dengan caranya sendiri sehingga membingungkan masyarakat. Ada yang kebagian duluan, ada yang telat, bahkan ada yang menyangka tidak akan kebagian akhirnya menyalahkan RT/RW hingga demo dan sebagainya," papar Emil. (Baca : Kacaunya Pembagian Bansos Corona Pemprov Jabar di Tasikmalaya)
Agar konflik sosial dapat dihindari, Emil meminta penyaluran bansos baik dari pemerintah pusat maupun daerah dilakukan melalui satu pintu. Penyaluran dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Usulan kami, delapan pintu bantuan dari pusat dan daerah ini disinkronkan teknisnya. Kalau bisa oleh Kemenko PMK agar semua pintu menjadi satu regulasi, satu cara, dan satu waktu supaya tidak ada konflik sosial, mudah-mudahan ini efektif," jelas Emil.
Presiden Jokowi menyambut baik usulan tersebut. "Menko PMK sudah saya perintahkan untuk berbicara dengan para gubernur biar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Emil, terutama untuk timing-nya agar masyarakat menerimanya," katanya.
Dalam rapat video conference dengan Presiden Joko Widodo, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil mengungkapkan penyaluran bansos bagi warga terdampak pandemi virus Corona (COVID-19) malah menimbulkan konflik sosial. (Baca : Penerima Bansos Tak Pakai Data Baru, Perangkat Desa di Subang Buat Video Kekecewaan)
Ini terjadi karena banyak terjadi dinamika di lapangan. Masyarakat kebingungan karena bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak datang bersamaan.
"Banyak kementerian dengan caranya sendiri sehingga membingungkan masyarakat. Ada yang kebagian duluan, ada yang telat, bahkan ada yang menyangka tidak akan kebagian akhirnya menyalahkan RT/RW hingga demo dan sebagainya," papar Emil. (Baca : Kacaunya Pembagian Bansos Corona Pemprov Jabar di Tasikmalaya)
Agar konflik sosial dapat dihindari, Emil meminta penyaluran bansos baik dari pemerintah pusat maupun daerah dilakukan melalui satu pintu. Penyaluran dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Usulan kami, delapan pintu bantuan dari pusat dan daerah ini disinkronkan teknisnya. Kalau bisa oleh Kemenko PMK agar semua pintu menjadi satu regulasi, satu cara, dan satu waktu supaya tidak ada konflik sosial, mudah-mudahan ini efektif," jelas Emil.
Presiden Jokowi menyambut baik usulan tersebut. "Menko PMK sudah saya perintahkan untuk berbicara dengan para gubernur biar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Emil, terutama untuk timing-nya agar masyarakat menerimanya," katanya.
(muh)
Lihat Juga :
