Pemprov Sumsel Ikuti Penyampaian Laporan Kajian Ombudsman RI
loading...
Pemprov Sumsel diwakili oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel Ir. Robert Heri mengikuti acara penyampaian laporan Ombudsman, Rabu (15/7/2020).
A
A
A
PALEMBANG - Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel Ir. Robert Heri mengikuti acara penyampaian laporan hasil kajian sistemik mengenai integrasi pengawasan dalam rangka pencegahan dan penertiban pertambangan ilegal yang diadakan oleh Ombudsman RI melalui aplikasi zoom di Sumsel Command Center, Rabu (15/7/2020).
Pada kesempatan itu Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai mengatakan bahwa masih banyaknya tambang ilegal yang ada di indonesia maka dari itu kita harus mengkaji kembali peraturan yang ada diwilayah kita masing-masing bagaimana aturan ini bisa kembali diterapkan dan ditaati oleh mereka yang memiliki tambang, baik itu yang izin tambangnya sudah expired tapi tetap beraktifitas, titik tambang yang bukan dilokasi izin yang diberikan, atau lebih parahnya mereka yang menambang tanpa izin sama sekali.
Selain itu juga Ombudsman RI juga menyampaikan bahwa ada dua permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah dan pemerintah provinsi dalam penerbitan dan tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Pertama belum adanya peraturan pemerintah provinsi dalam mengatur tata kelola mengenai IPR dan tambang yang memiliki izin tidak memiliki potensi mineral dan batu bara oleh sebab itu membuat mereka menambang keluar dari titik izinnya dan lemahnya pengawasan di titik pertambangan yang membuat pertambangan ilegal terus terjadi.
Maka dari itu pemerintah dan penegak hukum yang terkait harus bekerja dengan baik dan benar agar aktifitas pertambangan ilegal ini bisa terselesaikan dan semua oknum atau instansi yang melakukan kegiatan tambang ilegal harus diberi hukuman yang tegas.
Menurut Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan sebenarnya permasalahan ini sudah kita ketahui semua akan tetapi kita semua menutup mata, jika memang diterapkan secara tegas hukum yang ada dilapangan maka hal seperti ini sudah bisa teratasi.
"Semua penegak hukum yang ada dilapangan harusnya benar-benar bekerja dengan baik dan komitmen dalam menjalankan tugasnya, jangan pura-pura tidak tahu dengan masalah ini", tegasnya sebelum menutup kesempatan bicara yang diberikan.
Pada kesempatan itu Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai mengatakan bahwa masih banyaknya tambang ilegal yang ada di indonesia maka dari itu kita harus mengkaji kembali peraturan yang ada diwilayah kita masing-masing bagaimana aturan ini bisa kembali diterapkan dan ditaati oleh mereka yang memiliki tambang, baik itu yang izin tambangnya sudah expired tapi tetap beraktifitas, titik tambang yang bukan dilokasi izin yang diberikan, atau lebih parahnya mereka yang menambang tanpa izin sama sekali.
Selain itu juga Ombudsman RI juga menyampaikan bahwa ada dua permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah dan pemerintah provinsi dalam penerbitan dan tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Pertama belum adanya peraturan pemerintah provinsi dalam mengatur tata kelola mengenai IPR dan tambang yang memiliki izin tidak memiliki potensi mineral dan batu bara oleh sebab itu membuat mereka menambang keluar dari titik izinnya dan lemahnya pengawasan di titik pertambangan yang membuat pertambangan ilegal terus terjadi.
Maka dari itu pemerintah dan penegak hukum yang terkait harus bekerja dengan baik dan benar agar aktifitas pertambangan ilegal ini bisa terselesaikan dan semua oknum atau instansi yang melakukan kegiatan tambang ilegal harus diberi hukuman yang tegas.
Menurut Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan sebenarnya permasalahan ini sudah kita ketahui semua akan tetapi kita semua menutup mata, jika memang diterapkan secara tegas hukum yang ada dilapangan maka hal seperti ini sudah bisa teratasi.
"Semua penegak hukum yang ada dilapangan harusnya benar-benar bekerja dengan baik dan komitmen dalam menjalankan tugasnya, jangan pura-pura tidak tahu dengan masalah ini", tegasnya sebelum menutup kesempatan bicara yang diberikan.
(ars)
Explore More