Gubernur Malut Dukung Kerja Sama Antardaerah Jaga Kestabilan Harga
Kamis, 25 Juni 2020 - 15:06 WIB
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengikuti rakor wilayah tim pengendalian inflasi daerah se-Sulampua Tahun 2020 melalui online, Kamis (25/6/2020).
TERNATE - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengikuti rapat koordinasi wilayah tim pengendalian inflasi daerah se-Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) Tahun 2020 melalui online meeting bertempat di kediaman Gubernur Malut, Kamis (25/6/2020).
Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Gubernur Malut menyampaikan beberapa hal, di antaranya bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki kepedulian tinggi terhadap kecukupan pangan dan stabilitas harga, Pemerintah Maluku Utara mencanangkan gerakan menanam pangan di pekarangan, lingkungan sekitar dan beberapa lokasi khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kecukupan pangan.
Gubernur juga telah mengantisipasi bila masa-waktu Covid-19 bertambah panjang ke depan, maka pemerintah telah menyiapkan ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat Maluku Utara.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi buah lokal dan produk lokal. Selain itu, Maluku Utara memiliki pasokan ikan laut yang melimpah namun harga ikan sangat tinggi karena ikan banyak di kirim ke luar provinsi.
"Untuk itu, saya mendukung dilakukan kerjasama antar daerah untuk saling bertukar informasi dalam menjaga kestabilan harga," ucapnya.
Gubernur juga melaporkan terkait inflasi tahunan Maluku Utara Mei 2020 sebesar 2,01%, lebih rendah dari inflasi nasional sekitar 2,19%. Sementara itu, inflasi tahun berjalan sebesar 1,88% terjaga di bawah perkiraan nasional 3,0 kurang lebih 1%.
"Penyebab inflasi di Maluku Utara terutama berasal dari komoditas ikan segar (terutama cakalang, sorihi dan ikan kembung). Tekanan inflasi juga terjadi pada komoditas barito (bawang, rica dan tomat sayur) mengingat sifatnya yang mudah busuk," ungkapnya.
Gubernur juga menerangkan, fluktasi harga barang kebutuhan pokok dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan pasokan bahan makanan dan bahan pokok yang 90% dipasok dari luar Provinsi terutama Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sedangkan, permintaan meningkat sejalan pertambahan jumlah penduduk dan pengembangan kawasan industri baru di Maluku Utara.
Gubernur juga mengatakan, untuk meminimalkan fluktuasi harga diperlukan informasi ketersediaan dan distribusi pasokan bahan kebutuhan pokok yang akurat, sehingga kerja sama antar daerah diperlukan baik antar provinsi maupun di dalam provinsi antar kabupaten/kota.
"Wabah Covid-19 menjadi momentum dalam rangka meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi untuk mengendalikan inflasi daerah sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah." Ujarnya
Kegiatan Rakorwil TPID Tahun 2020 dengan tema stabilitas harga menuju indonesia maju "sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui digitalisasi pertanian" juga melibatkan seluruh Kepala daerah se Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua), Kepala Perwakilan Bank BI se Slampaua dan beberapa instansi terkait lainnya.
Pada Kegiatan rakorwil TPID, Gubernur juga tampak didampingi oleh Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, Karo Ekonomi, Hasbi Pora, Kadis Pangan Sri Hatari, Kepala Balitbangda Muliyadi Wowor, Kadis Perhubungan Armin Zakaria, Kaban Keuangan, Bambang Hermawan dan Kadis Koperasi dan UKM, WA Jahria.
Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Gubernur Malut menyampaikan beberapa hal, di antaranya bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki kepedulian tinggi terhadap kecukupan pangan dan stabilitas harga, Pemerintah Maluku Utara mencanangkan gerakan menanam pangan di pekarangan, lingkungan sekitar dan beberapa lokasi khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kecukupan pangan.
Gubernur juga telah mengantisipasi bila masa-waktu Covid-19 bertambah panjang ke depan, maka pemerintah telah menyiapkan ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat Maluku Utara.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi buah lokal dan produk lokal. Selain itu, Maluku Utara memiliki pasokan ikan laut yang melimpah namun harga ikan sangat tinggi karena ikan banyak di kirim ke luar provinsi.
"Untuk itu, saya mendukung dilakukan kerjasama antar daerah untuk saling bertukar informasi dalam menjaga kestabilan harga," ucapnya.
Gubernur juga melaporkan terkait inflasi tahunan Maluku Utara Mei 2020 sebesar 2,01%, lebih rendah dari inflasi nasional sekitar 2,19%. Sementara itu, inflasi tahun berjalan sebesar 1,88% terjaga di bawah perkiraan nasional 3,0 kurang lebih 1%.
"Penyebab inflasi di Maluku Utara terutama berasal dari komoditas ikan segar (terutama cakalang, sorihi dan ikan kembung). Tekanan inflasi juga terjadi pada komoditas barito (bawang, rica dan tomat sayur) mengingat sifatnya yang mudah busuk," ungkapnya.
Gubernur juga menerangkan, fluktasi harga barang kebutuhan pokok dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan pasokan bahan makanan dan bahan pokok yang 90% dipasok dari luar Provinsi terutama Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sedangkan, permintaan meningkat sejalan pertambahan jumlah penduduk dan pengembangan kawasan industri baru di Maluku Utara.
Gubernur juga mengatakan, untuk meminimalkan fluktuasi harga diperlukan informasi ketersediaan dan distribusi pasokan bahan kebutuhan pokok yang akurat, sehingga kerja sama antar daerah diperlukan baik antar provinsi maupun di dalam provinsi antar kabupaten/kota.
"Wabah Covid-19 menjadi momentum dalam rangka meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi untuk mengendalikan inflasi daerah sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah." Ujarnya
Kegiatan Rakorwil TPID Tahun 2020 dengan tema stabilitas harga menuju indonesia maju "sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui digitalisasi pertanian" juga melibatkan seluruh Kepala daerah se Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua), Kepala Perwakilan Bank BI se Slampaua dan beberapa instansi terkait lainnya.
Pada Kegiatan rakorwil TPID, Gubernur juga tampak didampingi oleh Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, Karo Ekonomi, Hasbi Pora, Kadis Pangan Sri Hatari, Kepala Balitbangda Muliyadi Wowor, Kadis Perhubungan Armin Zakaria, Kaban Keuangan, Bambang Hermawan dan Kadis Koperasi dan UKM, WA Jahria.
(ars)
tulis komentar anda