Pemprov Usulkan Anggaran Pemulihan Pasca Pandemi Rp390 M
Rabu, 24 Juni 2020 - 08:10 WIB
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Foto : SINDOnews/Doc
MAKASSAR - Anggaran pemulihan atau recovery ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Sulsel tengah disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel. Nilainya cukup besar mencapai angka Rp390 miliar. Baca : DPR Minta Pemerintah Segera Cairkan Tambahan Anggaran Pilkada 2020
"Berdasarkan data yang disampaikan beberapa OPD yang diharap memberi kontribusi maksimal terhadap penanganan recovery ekonomi ini terkumpul terakumulasi kurang lebih Rp390 miliar usulan dari beberapa OPD," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Junaedi kepada SINDOnews.
Dia mengaku, angka ini masih bersifat usulan. Nilainya pun masih berubah tergantung dari pembahasan tindak lanjut, salah satunya melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Rencananya, anggaran itu dialokasikan dalam perubahan APBD.
"Untuk pengalokasian anggaran itu, harus melalui parsial APBD. Harus melalui perubahan APBD. Walaupun itu pada intinya perubahan peraturan gubernur. Ini sementara kita gulirkan," jelas Dia. Baca Juga : Razia Pajak Kendaraan di Jalan Belum Digelar karena Masih Pandemi
Diketahui, Pemprov Sulsel sebelumnya telah melakukan refocusing anggaran yang difokuskan untuk penanganan COVID-19. Targetnya sebesar Rp500 miliar setahun. Dari target itu, sudah ada Rp126 miliar yang disebut sudah terserap.
Anggaran itu baru fokus menyentuh sektor penanganan COVID-19 di sektor penanganan kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial. Sementara di sektor pemulihan ekonomi, anggarannya baru akan dimatangkan untuk digodok penyalurannya.
"Kita targetkan sih parsial anggaran recovery ekonomi di bulan Juli baru bergerak. Jadi mungkin nanti di atas bukan Juli baru bisa kita intervensi dari sisi penganggaran," tambah Edi.
Dia melanjutkan, anggaran penyiapan recovery ekonomo ini disiapkan bagi sektor usaha yang terkena dampak COVID-19. Misalnya sebut Edi, misalnya di bidang UMMKM, industri perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, termasuk di sektor usaha yang bergerak di bidang perhutanan serta perkebunan.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sulsel, Abd Malik Faisal tak menampik selama pandemi COVID-19 aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terganggu. "Semua UMKM terdampak. Cuma ada yang ringan, sedang dan berat," sebut Malik.
Maka itu pihaknya sementara mengusulkan program kegiatan untuk pemulihan ekonomi. Namun untuk anggarannya, kata dia, masih menunggu kajian dari tim TPAD Provinsi Sulsel maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.
"Kami baru mengusulkan kegiatan untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19. Besarannya nanti tergantung skala prioritas setiap usulan kegiatan dari OPD. Nanti TAPD dan Banggar akan melakukan rapat untuk penetapannya," pungkasnya.
"Berdasarkan data yang disampaikan beberapa OPD yang diharap memberi kontribusi maksimal terhadap penanganan recovery ekonomi ini terkumpul terakumulasi kurang lebih Rp390 miliar usulan dari beberapa OPD," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Junaedi kepada SINDOnews.
Dia mengaku, angka ini masih bersifat usulan. Nilainya pun masih berubah tergantung dari pembahasan tindak lanjut, salah satunya melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Rencananya, anggaran itu dialokasikan dalam perubahan APBD.
"Untuk pengalokasian anggaran itu, harus melalui parsial APBD. Harus melalui perubahan APBD. Walaupun itu pada intinya perubahan peraturan gubernur. Ini sementara kita gulirkan," jelas Dia. Baca Juga : Razia Pajak Kendaraan di Jalan Belum Digelar karena Masih Pandemi
Diketahui, Pemprov Sulsel sebelumnya telah melakukan refocusing anggaran yang difokuskan untuk penanganan COVID-19. Targetnya sebesar Rp500 miliar setahun. Dari target itu, sudah ada Rp126 miliar yang disebut sudah terserap.
Anggaran itu baru fokus menyentuh sektor penanganan COVID-19 di sektor penanganan kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial. Sementara di sektor pemulihan ekonomi, anggarannya baru akan dimatangkan untuk digodok penyalurannya.
"Kita targetkan sih parsial anggaran recovery ekonomi di bulan Juli baru bergerak. Jadi mungkin nanti di atas bukan Juli baru bisa kita intervensi dari sisi penganggaran," tambah Edi.
Dia melanjutkan, anggaran penyiapan recovery ekonomo ini disiapkan bagi sektor usaha yang terkena dampak COVID-19. Misalnya sebut Edi, misalnya di bidang UMMKM, industri perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, termasuk di sektor usaha yang bergerak di bidang perhutanan serta perkebunan.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sulsel, Abd Malik Faisal tak menampik selama pandemi COVID-19 aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terganggu. "Semua UMKM terdampak. Cuma ada yang ringan, sedang dan berat," sebut Malik.
Maka itu pihaknya sementara mengusulkan program kegiatan untuk pemulihan ekonomi. Namun untuk anggarannya, kata dia, masih menunggu kajian dari tim TPAD Provinsi Sulsel maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.
"Kami baru mengusulkan kegiatan untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19. Besarannya nanti tergantung skala prioritas setiap usulan kegiatan dari OPD. Nanti TAPD dan Banggar akan melakukan rapat untuk penetapannya," pungkasnya.
(sri)
tulis komentar anda