Tangkal Paham Radikal di Kampus, Dosen Hukum Unsoed: Perlu Regulasi Lebih Masif
Senin, 06 Juni 2022 - 20:11 WIB
Dosen Hukum Unsoed, Weda Kupita menyatakan perlunya regulasi yang lebih masif agar mampu menindak tegas oknum atau individu yang menyebarkan paham radikal dan terorisme. Foto/Ist
PURWOKERTO - Peristiwa penangkapan seorang mahasiswa yang terlibat jaringan terorisme baru-baru ini menunjukkan infiltrasi paham ini telah lama masuk dalam sektor pendidikan dari berbagai celah.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Weda Kupita menilai perlu adanya regulasi yang lebih masif yang mampu menindak tegas hingga sampai kepada oknum atau individu yang menyebarkan paham radikal dan terorisme.
Baca juga: Terduga Teroris yang Ditangkap di Malang Mahasiswa Berprestasi Universitas Brawijaya
“Karena regulasi yang sekarang sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa belum bisa memenuhi sebagai suatu standar untuk penanggulangan paham-paham radikal tadi itu, jadi belum ada regulasinya,” ujar Weda Kupita dikutip Senin (6/6/2022).
Menurutnya, hal ini terkait dengan terbatasnya ruang gerak aparat penegak hukum dalam rangka menertibkan oknum penyebar narasi radikal terutama di lingkungan kampus.
“Hal itu membuat aparat yang berwenang itu seperti gamang atau ragu ragu, karena dia tidak ada payung hukumnya dalam hal paham radikalisme yang bertentangan dengan pancasila ini, itu yang pertama,” jelasnya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Weda Kupita menilai perlu adanya regulasi yang lebih masif yang mampu menindak tegas hingga sampai kepada oknum atau individu yang menyebarkan paham radikal dan terorisme.
Baca juga: Terduga Teroris yang Ditangkap di Malang Mahasiswa Berprestasi Universitas Brawijaya
“Karena regulasi yang sekarang sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa belum bisa memenuhi sebagai suatu standar untuk penanggulangan paham-paham radikal tadi itu, jadi belum ada regulasinya,” ujar Weda Kupita dikutip Senin (6/6/2022).
Menurutnya, hal ini terkait dengan terbatasnya ruang gerak aparat penegak hukum dalam rangka menertibkan oknum penyebar narasi radikal terutama di lingkungan kampus.
“Hal itu membuat aparat yang berwenang itu seperti gamang atau ragu ragu, karena dia tidak ada payung hukumnya dalam hal paham radikalisme yang bertentangan dengan pancasila ini, itu yang pertama,” jelasnya.
Lihat Juga :