Warga Segel Kantor DPMD Luwu karena Masalah Pilkades
Senin, 04 April 2022 - 18:20 WIB
Mendesak Polres Luwu mengusut tuntas penggunaan Dana Desa dalam rangka penanggulan Covid-19 dan pemulihan ekonomi warga desa di Kabupaten Luwu tahun 2020 dan tahun 2021 terutama bantuan langsung tunai di setiap desa.
"Kami minta DPMD Kabupaten Luwu dan Kepala Desa, Bendahara Desa di Desa yang melaksanakan pilkades untuk segera membayar biaya dan atau honor penyelenggaraan pilkades kepada panitia pilkades, mendesak Polres Luwu untuk memeriksa Laporan Pertanggungiawaban Dana Desa yang diduga dikerjakan oleh oknum di DPMD Kabupaten Luwu," tambah Yertin.
Kepala DPMD, Bustam, sebelumnya mengakui adanya persoalan Pilkades yang menjadi sorotan. Diantaranya di Desa Buntu Lamiri, dimana terjadi kesalahan kelebihan surat suara.
"Kami sudah jelaskan, jika panitia tingkat desa tidak memperhatikan jumlah surat suara yang datang sehingga dianggap kurang dan meminta surat suara tambahan ke panitia kabupaten. Setelah dicek ternyata surat suara yang datang awalnya sudah cukup, sehingga setelah penambahan terjadi kelebihan surat suara," jelas Bustam.
Mengenai keterlambatan anggaran Pilkades, itu dikarenakan panitia tingkat desa terlambat melakukan proses pengajuan anggaran.
"Tidak ada alasan kami sengaja menunda pencairan anggaran Pilkades. Desa lain kan selesai, hanya beberapa kemarin sempat terlambat," kuncinya.
"Kami minta DPMD Kabupaten Luwu dan Kepala Desa, Bendahara Desa di Desa yang melaksanakan pilkades untuk segera membayar biaya dan atau honor penyelenggaraan pilkades kepada panitia pilkades, mendesak Polres Luwu untuk memeriksa Laporan Pertanggungiawaban Dana Desa yang diduga dikerjakan oleh oknum di DPMD Kabupaten Luwu," tambah Yertin.
Kepala DPMD, Bustam, sebelumnya mengakui adanya persoalan Pilkades yang menjadi sorotan. Diantaranya di Desa Buntu Lamiri, dimana terjadi kesalahan kelebihan surat suara.
"Kami sudah jelaskan, jika panitia tingkat desa tidak memperhatikan jumlah surat suara yang datang sehingga dianggap kurang dan meminta surat suara tambahan ke panitia kabupaten. Setelah dicek ternyata surat suara yang datang awalnya sudah cukup, sehingga setelah penambahan terjadi kelebihan surat suara," jelas Bustam.
Mengenai keterlambatan anggaran Pilkades, itu dikarenakan panitia tingkat desa terlambat melakukan proses pengajuan anggaran.
"Tidak ada alasan kami sengaja menunda pencairan anggaran Pilkades. Desa lain kan selesai, hanya beberapa kemarin sempat terlambat," kuncinya.
(agn)
tulis komentar anda