Warga Segel Kantor DPMD Luwu karena Masalah Pilkades

LUWU - Koalisi Masyarakat Desa Peduli Pilkades Bersih (Kompersi) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Luwu, bahkan mereka menyegel kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Senin, (4/4/2022).

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan protes atas hasil dan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Luwu. Dimana disinyalir telah terjadi kecurangan yang melibatkan panitia Pilkades tingkat Kabupaten Luwu.

Baca Juga: Pelaksanaan Pilkades Serentak di Luwu Utara Dapat Apresiasi

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Darmianto, memaparkan sejumlah dugaan-dugaan bentuk kecurangan dalam proses Pilkades serentak 24 Maret lalu.

"Sangat kuat dugaan telah terjadi kecurangan di Pilkades serentak di Kabupaten Luwu. Bukan hanya itu, panitia Pilkades dari tingkat Kabupaten hingga Desa tidak siap, belum lagi terlambatnya pencairan anggaran Pilkades. Bahkan parahnya, di sejumlah desa di Luwu, suara batal lebih banyak dari suara sah yang dimenangkan calon," ujar Damianto.

Bahkan aksi segel Kantor DPMD dilakukan di hadapan Satuan Polisi Pamong Praja dan sejumlah ASN serta aparat kepolisian Polres Luwu, namun aksi ini tidak ada yang menghalaunya.

Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Darmianto, ada 7 tuntutan mereka ke Bupati Luwu, yakni, pertama, mendesak Pemkab Luwu untuk melakukan Pilkades ulang di Desa Tede , Desa Tallang Bulawan dan desa lainnya yang jumlah suara tidak sah warga desa mendominasi dalam pilkades serentak tanggal 24 Maret 2022.

Kedua, meminta Bupati Luwu, Basmin Mattayang, mencopot Kepala Dinas DPMD Kabupaten Luwu dan Camat Basse Sangtempe Utara yang dinilai gagal melaksanakan pilkades dengan baik, bersih dan bermartabat.

Tuntutan selanjutnya mendesak Polres Luwu mengusut penggunaan anggaran pemilihan desa yang bersumber dari APBD dan APB Desa.

"Mendesak Polres Luwu mengusut dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam upaya memenangkan dan menggugurkan calon tertentu dengan modus lipatan kertas suara yang menjadi pemicu utama banyaknya suara warga desa yang dinyatakan batal atau tidak sah," tambah Yertin Ratu, salah seorang orator dalam aksi.

Mendesak Polres Luwu mengusut tuntas penggunaan Dana Desa dalam rangka penanggulan Covid-19 dan pemulihan ekonomi warga desa di Kabupaten Luwu tahun 2020 dan tahun 2021 terutama bantuan langsung tunai di setiap desa.

Baca Juga: Hindari Kerumunan, TPS saat Pilkades di Luwu Timur Diperbanyak

"Kami minta DPMD Kabupaten Luwu dan Kepala Desa, Bendahara Desa di Desa yang melaksanakan pilkades untuk segera membayar biaya dan atau honor penyelenggaraan pilkades kepada panitia pilkades, mendesak Polres Luwu untuk memeriksa Laporan Pertanggungiawaban Dana Desa yang diduga dikerjakan oleh oknum di DPMD Kabupaten Luwu," tambah Yertin.

Kepala DPMD, Bustam, sebelumnya mengakui adanya persoalan Pilkades yang menjadi sorotan. Diantaranya di Desa Buntu Lamiri, dimana terjadi kesalahan kelebihan surat suara.

"Kami sudah jelaskan, jika panitia tingkat desa tidak memperhatikan jumlah surat suara yang datang sehingga dianggap kurang dan meminta surat suara tambahan ke panitia kabupaten. Setelah dicek ternyata surat suara yang datang awalnya sudah cukup, sehingga setelah penambahan terjadi kelebihan surat suara," jelas Bustam.

Baca Juga: Indah Ingatkan Peran PPKD Jelang Pilkades Serentak di Luwu Utara



Mengenai keterlambatan anggaran Pilkades, itu dikarenakan panitia tingkat desa terlambat melakukan proses pengajuan anggaran.

"Tidak ada alasan kami sengaja menunda pencairan anggaran Pilkades. Desa lain kan selesai, hanya beberapa kemarin sempat terlambat," kuncinya.