Lapas Cibinong Terpapar Covid-19, Napi Rentan harus Segera Diselamatkan
Kamis, 23 April 2020 - 21:14 WIB
Melonjaknya kasus corona di wilayah Bogor kian menimbulkan kekhawatiran virus mematikan ini menjangkiti warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong sehingga mengancam keselamatan warga binaan, khususnya mereka yang sudah berusia lanjut dan punya riwayat penyakit kronis.
Juru bicara pemerintah Indonesia terkait penanganan covid-19, Achmad Yurianto mengingatkan masyarakat untuk menjaga diri dengan menjaga jarak sosial dan fisik.
“Lindungi kelompok rentan, saudara kita berusia lanjut, penyakit kronis, jantung, tekanan darah tinggi, asma, TBC dan lain-lain. Mereka terinfeksi akan berakibat fatal,” ujar Yuri.
Sementara itu, dosen hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi Kementererian Hukum dan HAM yang telah membebaskan ribuan narapidana lewat asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk menekan penyebaran virus corona baru (COVID-19).
Namun, warga binaan yang tidak menjadi bagian dari yang dibebaskan juga harus mendapat perhatian serius seperti mereka yang sudah berusia lanjut dan juga memiliki riwayat penyakit kronis. Karena itu, Presiden dan Menteri Hukum dan HAM perlu mempertimbangkan keselamatan mereka.
"Program melepaskan atau membebaskan para napi melalui asimilasi dan pembebasan bersyarat dalam konteks mencegah penyebaran COVID-19 tidak ada masalah, memang seharusnya demikian. Apalagi LP di Indonesia ini punya problem over capacity," kata Abdul Fickar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Menurutnya, dalam asimilasi atau pembebasan bersyarat memang ukurannya bukan umur tetapi apakah seorang napi sudah menjalani separuhnya atau sudah menjalani 2/3 hukuman.
"Mengenai ditemukan napi yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan memiliki riwayat penyakit kronis, itu tugas dan kewajiban negara untuk mengisolasinya sesuai dengan protokol penanganan COVID-19," ujarnya.
"Mereka bisa menjadi pengecualiaan meskipun belum menjalani hukuman separuhnya sekalipun," tambahnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mendukung Pemerintah untuk melanjutkan program pembauran atau asimilasi terhadap narapidana. Program yang dilaksanakan di masa pandemi covid-19 ini efektif mengurangi daya tampung lembaga pemasyarakatan.
Pengurangan daya tampung di lapas mendesak dilakukan karena penyebaran covid-19 sudah merajalela, termasuk di wilayah Bogor. Pemerintah juga harus memikirkan keselamatan semua orang termasuk penghuni lapas.
Juru bicara pemerintah Indonesia terkait penanganan covid-19, Achmad Yurianto mengingatkan masyarakat untuk menjaga diri dengan menjaga jarak sosial dan fisik.
“Lindungi kelompok rentan, saudara kita berusia lanjut, penyakit kronis, jantung, tekanan darah tinggi, asma, TBC dan lain-lain. Mereka terinfeksi akan berakibat fatal,” ujar Yuri.
Sementara itu, dosen hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi Kementererian Hukum dan HAM yang telah membebaskan ribuan narapidana lewat asimilasi dan pembebasan bersyarat untuk menekan penyebaran virus corona baru (COVID-19).
Namun, warga binaan yang tidak menjadi bagian dari yang dibebaskan juga harus mendapat perhatian serius seperti mereka yang sudah berusia lanjut dan juga memiliki riwayat penyakit kronis. Karena itu, Presiden dan Menteri Hukum dan HAM perlu mempertimbangkan keselamatan mereka.
"Program melepaskan atau membebaskan para napi melalui asimilasi dan pembebasan bersyarat dalam konteks mencegah penyebaran COVID-19 tidak ada masalah, memang seharusnya demikian. Apalagi LP di Indonesia ini punya problem over capacity," kata Abdul Fickar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Menurutnya, dalam asimilasi atau pembebasan bersyarat memang ukurannya bukan umur tetapi apakah seorang napi sudah menjalani separuhnya atau sudah menjalani 2/3 hukuman.
"Mengenai ditemukan napi yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan memiliki riwayat penyakit kronis, itu tugas dan kewajiban negara untuk mengisolasinya sesuai dengan protokol penanganan COVID-19," ujarnya.
"Mereka bisa menjadi pengecualiaan meskipun belum menjalani hukuman separuhnya sekalipun," tambahnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mendukung Pemerintah untuk melanjutkan program pembauran atau asimilasi terhadap narapidana. Program yang dilaksanakan di masa pandemi covid-19 ini efektif mengurangi daya tampung lembaga pemasyarakatan.
Pengurangan daya tampung di lapas mendesak dilakukan karena penyebaran covid-19 sudah merajalela, termasuk di wilayah Bogor. Pemerintah juga harus memikirkan keselamatan semua orang termasuk penghuni lapas.
tulis komentar anda