Ricuh Wadas, Alisa Wahid: Atas Nama Gusdurian Kami Minta Bebaskan Warga yang Ditahan
Rabu, 09 Februari 2022 - 13:12 WIB
Polisi berjaga di depan masjid Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah saat akan dilakukan pengukuran lahan pembangunan bendungan. Foto/Twitter
PURWOREJO - Putri sulung mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi di Wadas , Purworejo, Jawa Tengah. Perempuan bernama lengkap Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid itu meminta polisi agar membebaskan warga yang ditahan.
Hal itu disampaikan melalui akun twitter resminya, @AlissaWahid.
"Atas nama @GUSDURians kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan," cuit Alissa Wahid, dikutip Rabu (9/2/2022).
Dia juga meminta kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menghentikan pengukuran tanah di Wadas, Purworejo.
"Juga meminta kepada Gub Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara," cuitnya lagi.
Selain itu, Alissa Wahid juga mencuit,"Akar masalah ini ada pada paradigma pembangunan kita. Rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kpd Negara, dengan dalih demi kepentingan lebih besar. Benar-benar rakyat itu (dianggap) kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kpd Negara. Dianggap diprovokasi. Boleh ditindak.""
Dia menegaskan rakyat tetap berhak berpendapat dan bertindak.
"Padahal, kalaupun utk kepentingan lebih besar, rakyat tetap berhak berpendapat & bertindak atas tanah airnya, shg proses "nembung" harus sampai di titik temu yang setara. Tidak boleh dikorbankan. Kaidahnya: kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya."
Hal itu disampaikan melalui akun twitter resminya, @AlissaWahid.
"Atas nama @GUSDURians kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan," cuit Alissa Wahid, dikutip Rabu (9/2/2022).
Dia juga meminta kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menghentikan pengukuran tanah di Wadas, Purworejo.
"Juga meminta kepada Gub Jateng pak @ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai bermusyawarah, dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat Negara," cuitnya lagi.
Selain itu, Alissa Wahid juga mencuit,"Akar masalah ini ada pada paradigma pembangunan kita. Rakyat diminta menyerahkan tanah airnya kpd Negara, dengan dalih demi kepentingan lebih besar. Benar-benar rakyat itu (dianggap) kecil. Kalau menolak, dianggap membangkang kpd Negara. Dianggap diprovokasi. Boleh ditindak.""
Dia menegaskan rakyat tetap berhak berpendapat dan bertindak.
"Padahal, kalaupun utk kepentingan lebih besar, rakyat tetap berhak berpendapat & bertindak atas tanah airnya, shg proses "nembung" harus sampai di titik temu yang setara. Tidak boleh dikorbankan. Kaidahnya: kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya."
tulis komentar anda