Anggaran Rp1,4 Triliun Pemkot Makassar Berpotensi Jadi Silpa
Senin, 20 Desember 2021 - 06:16 WIB
MAKASSAR - Sisa anggaran Pemkot Makassar masih cukup besar. Sejauh ini, masih tersisa sekitar Rp1,4 triliun dari 62 organisasi perangkat daerah (OPD).
Secara keseluruahan, tahun ini Pemkot Makassar punya pagu anggaran sebesar Rp4,16 triliun lebih. Hanya saja, baru sekitar Rp2,68 triliun yang bisa terealisasi. Padahal tahun anggaran sudah hampir selesai.
Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmi Budiman mengungkapkan dari 62 OPD, hanya 32 di antaranya yang masuk dalam kategori realisasi tinggi alias mencapai 76 persen ke atas. Sisanya masuk kategori rendah.
“Total keseluruhan realiaasi keuangan kita adalah 64,44 persen. Posisinya memang seperti itu karena banyak refocusing dan realokasi, kita fokus pada Covid," ungkap dia, Minggu (19/12/2021).
Kendati demikian, Helmi mengklaim sisa anggaran yang ada masih tetap bisa dimaksimalkan hingga akhir tahun nanti. Akan tetapi, jika melihat kondisinya realisasinya tidak memungkinkan lagi di atas 90-95 persen.
“Masih ada program yang sedang dan akan berjalan hingga akhir tahun. Hasil hitung-hitungan kami, angka Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) berada di kisaran Rp766 miliar,” katanya.
Adapun OPD dengan realisasi serapan tertinggi yakni di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 98,36 persen. Kemudian disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 95,49 persen, dan Dinas Kearsipan 93,42 persen.
Sementara, OPD dengan realisasi serapan anggaran terendah ada di Dinas Pekerjaan Umum sebesar 29,04 persen, Bagian Tata Pemerintahan 33,24 persen, serta Dinas Perdagangan 35,51 persen.
Secara keseluruahan, tahun ini Pemkot Makassar punya pagu anggaran sebesar Rp4,16 triliun lebih. Hanya saja, baru sekitar Rp2,68 triliun yang bisa terealisasi. Padahal tahun anggaran sudah hampir selesai.
Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmi Budiman mengungkapkan dari 62 OPD, hanya 32 di antaranya yang masuk dalam kategori realisasi tinggi alias mencapai 76 persen ke atas. Sisanya masuk kategori rendah.
“Total keseluruhan realiaasi keuangan kita adalah 64,44 persen. Posisinya memang seperti itu karena banyak refocusing dan realokasi, kita fokus pada Covid," ungkap dia, Minggu (19/12/2021).
Kendati demikian, Helmi mengklaim sisa anggaran yang ada masih tetap bisa dimaksimalkan hingga akhir tahun nanti. Akan tetapi, jika melihat kondisinya realisasinya tidak memungkinkan lagi di atas 90-95 persen.
“Masih ada program yang sedang dan akan berjalan hingga akhir tahun. Hasil hitung-hitungan kami, angka Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) berada di kisaran Rp766 miliar,” katanya.
Adapun OPD dengan realisasi serapan tertinggi yakni di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 98,36 persen. Kemudian disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 95,49 persen, dan Dinas Kearsipan 93,42 persen.
Sementara, OPD dengan realisasi serapan anggaran terendah ada di Dinas Pekerjaan Umum sebesar 29,04 persen, Bagian Tata Pemerintahan 33,24 persen, serta Dinas Perdagangan 35,51 persen.
tulis komentar anda