1.083 Putra Daerah Sultra Bersaing di Seleksi Calon Bintara TNI AD
Jum'at, 27 Agustus 2021 - 21:58 WIB
"Untuk menjamin itu, maka Danrem 143/HO Brigjen TNI Jannie A Siahaan menggelar kegiatan ini. Dan dalam kesempatan itu, Danrem menegaskan jika ada yang melakukan pelanggaran seperti berbuat curang dan penyuapan maka baik yang menerima atau yang menerimanya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rusmin.
"Termasuk, jika nanti anaknya lulus pun, kemudian akan diajukan untuk dikeluarkan, karena prosesnya dapat dikatagorikan melanggar dan berbuat curang," tambahnya.
Sebagaimana disampaikan Rusmin, dalam pengarahannya Danrem 143/HO menegaskan bahwa seleksi calon prajurit tidak hanya ketat tapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum baik di dunia maupun akhirat.
"Hal ini perlu saya tegaskan agar tidak ada yang mencoba, jika ada oknum yang mencoba - coba semuanya akan di proses hukum sesuai aturan, baik dari pihak oknum penerima dan orang tua/wali yang memberikan," lanjut Danrem.
Untuk diketahui, animo seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD di wilayah Sultra secara online sejumlah 2.933 orang dan hanya akan meloloskan 60 orang yang akan mengikuti pendidikan dengana alokasi Kolaka 12 orang, Buton 14 orang, Muna 7 orang, Kendari 20 orang dan Butur 7 orang.
"Seleksi ini merupakan jalur pengabdian kepada negara, dengan demikian diharapkan Sub Panda Kendari mengirimkan wakil-wakil terbaiknya untuk menjadi Prajurit TNI AD," katanya menambahkan.
Selesai pengarahan Danrem, kepada Panitia, peserta dan orang tua calon juga dipaparkan Kasipers Kasrem 143/HO Kolonel Arh Saptarendra tentang ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan penerimaan yang akan digelar mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 7 September 2021 itu.
"Selama pelaksanaan kegiatan, peserta hanya mengenakan gelang barcode dan kode unik yang berbeda setiap harinya," tegas Sapta.
Selain itu, pihaknya juga akan langsung rilis di website korem143.tni-ad.mil.id. Sehingga orang tua langsung bisa tahu dan terhindar dari upaya penipuan maupun makelar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Untuk memastikan juga, selama kegiatan digelar personel intelijen, dan Polisi Militer, jadi jangan pernah coba-coba untuk melakukan tindakan yang dapat dikatagorikan pelanggaran dalam proses penerimaan prajurit TNI AD," tegasnya.
"Termasuk, jika nanti anaknya lulus pun, kemudian akan diajukan untuk dikeluarkan, karena prosesnya dapat dikatagorikan melanggar dan berbuat curang," tambahnya.
Sebagaimana disampaikan Rusmin, dalam pengarahannya Danrem 143/HO menegaskan bahwa seleksi calon prajurit tidak hanya ketat tapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum baik di dunia maupun akhirat.
"Hal ini perlu saya tegaskan agar tidak ada yang mencoba, jika ada oknum yang mencoba - coba semuanya akan di proses hukum sesuai aturan, baik dari pihak oknum penerima dan orang tua/wali yang memberikan," lanjut Danrem.
Untuk diketahui, animo seleksi penerimaan calon Bintara PK TNI AD di wilayah Sultra secara online sejumlah 2.933 orang dan hanya akan meloloskan 60 orang yang akan mengikuti pendidikan dengana alokasi Kolaka 12 orang, Buton 14 orang, Muna 7 orang, Kendari 20 orang dan Butur 7 orang.
"Seleksi ini merupakan jalur pengabdian kepada negara, dengan demikian diharapkan Sub Panda Kendari mengirimkan wakil-wakil terbaiknya untuk menjadi Prajurit TNI AD," katanya menambahkan.
Selesai pengarahan Danrem, kepada Panitia, peserta dan orang tua calon juga dipaparkan Kasipers Kasrem 143/HO Kolonel Arh Saptarendra tentang ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan penerimaan yang akan digelar mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 7 September 2021 itu.
"Selama pelaksanaan kegiatan, peserta hanya mengenakan gelang barcode dan kode unik yang berbeda setiap harinya," tegas Sapta.
Selain itu, pihaknya juga akan langsung rilis di website korem143.tni-ad.mil.id. Sehingga orang tua langsung bisa tahu dan terhindar dari upaya penipuan maupun makelar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Untuk memastikan juga, selama kegiatan digelar personel intelijen, dan Polisi Militer, jadi jangan pernah coba-coba untuk melakukan tindakan yang dapat dikatagorikan pelanggaran dalam proses penerimaan prajurit TNI AD," tegasnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda